MAKASSAR, MATANUSANTARA–Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) badan koordinasi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menolak dengan secara tegas pengunaan barcode saat transaksi pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Hal itu diungkapkan oleh Kabid PTKP HMI Badko Sulsel bahwa peraturan baru PT. Pertamina saat ini sudah mulai diuji coba pengunaan barcode sudah dua hari berjalan sejak Minggu 22 September 2024 lalu.
“Kami sudah mulai geram melihat kelakuan pihak pertamina terkait pengunaan barcode saat pengisian bahan bakar bersubsidi, tentunya kami dengan tegas menolak hal pemberlakuan peraturan tersebut,” tegas Muhammad Amri, saat di wawancara awak media, Selasa (24/09).
Penolakan tersebut, kata Amri, lantaran khawatir dengan pemberlakuan aturan pengunaan barcode diduga langkah pemerintah menghilangkan BBM bersubsidi untuk masyarakat kecil.
“Saya khawatir dengan adanya aturan tersebut merupakan cara untuk menghilangkan BBM bersubsidi secara perlahan,” ungkapnya.
Namun kata Amri, pihaknya tidak akan tinggal diam jika peraturan tersebut masih tetap diberlakukan, pihaknya mengaku akan mengintruksikan seluruh HMI cabang di Sulawesi Selatan dan Barat untuk memboikot seluruh pom bensin atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan menggeruduk kantor pertamina, jika hal itu terjadi.
“Kami pastinya tidak akan tinggal diam dengan pemberlakukan aturan ini, jika aturan ini masih tetap di berlakukan pihak kami akan mengintruksikan kepada seluruh kader HMI di Sulawesi Selatan untuk turun ke jalan dan memboikot selalu pom bensin yang ada di daerah,” tutupnya.
