Kisah Maraqdia Pamboang 4: Titah Sunyi Maraqdia, Saat Kedaulatan Pamboang Dipertaruhkan

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Halo Sobat Mata Nusantara, kita kembali lagi menelusuri jejak Kerajaan Maraqdia Pamboang. Setelah edisi sebelumnya mengulas bagaimana adat menjaga legitimasi kekuasaan di tengah gejolak zaman, kini kita memasuki babak yang lebih genting: saat kekuasaan Pamboang diuji oleh tekanan ekonomi, manuver politik, dan godaan aliansi yang berpotensi meruntuhkan kedaulatan adat.

Sebagai kerajaan maritim di pesisir Mandar, Pamboang tidak pernah hidup dalam ruang hampa. Laut Mandar yang selama ini menjadi sumber kehidupan rakyat, perlahan berubah menjadi jalur masuk kepentingan luar. Pedagang asing dan utusan kerajaan tetangga berdatangan, membawa komoditas bernilai tinggi sekaligus tawaran kerja sama yang tampak menguntungkan.

Kisah Maraqdia Pamboang 3: Ketika Adat Menjaga Kekuasaan di Tengah Gejolak Zaman

Namun, di balik tawaran itu terselip syarat-syarat yang mengkhawatirkan. Pelonggaran adat, kebebasan tanpa batas, hingga intervensi kebijakan kerajaan menjadi harga yang harus dibayar. Di titik inilah Pamboang berdiri di persimpangan sejarah: memilih kemakmuran cepat atau mempertahankan martabat.

Dalam struktur pemerintahan Mandar, kekuasaan Maraqdia tidak bersifat absolut. Ade’ menjadi pagar, sementara musyawarah para tomakaka dan pabbicara berfungsi sebagai penyeimbang. Setiap keputusan strategis wajib diuji dalam forum adat, terutama yang menyangkut wilayah, laut, dan hubungan luar kerajaan.

Kisah Maraqdia Pamboang 2: Laut, Kekuasaan, dan Ikrar Adat Mandar

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan menegaskan bahwa keterbukaan dalam tradisi Mandar selalu dibatasi oleh hukum adat.

“Kerajaan-kerajaan Mandar membuka diri terhadap perdagangan dan hubungan luar, tetapi adat tetap menjadi penentu sah atau tidaknya suatu kebijakan,” tulis Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, dikutip matanusantara.co.id, Jumat (16/01/2026).

Tekanan yang terus menguat memaksa Maraqdia Pamboang mengambil sikap. Jalur dagang tetap dibuka demi keberlangsungan hidup rakyat, tetapi dengan aturan adat yang ketat. Setiap pedagang wajib tunduk pada hukum lokal. Setiap sengketa diselesaikan melalui mekanisme ade’, bukan tekanan ekonomi atau kekuatan politik.

Keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Sebagian pedagang memilih meninggalkan Pamboang karena merasa dibatasi. Namun, dari ketegasan itulah kepercayaan justru tumbuh. Pamboang dikenal sebagai wilayah yang memiliki kepastian hukum adat dan keberanian menjaga prinsip.

Kisah Maraqdia Pamboang: Jejak Awal Kekuasaan dari Pesisir Mandar

Ujian berikutnya datang dalam bentuk tawaran aliansi politik. Janji perlindungan dan stabilitas dibungkus rapi, namun di baliknya tersimpan kehendak untuk mengendalikan arah kebijakan kerajaan. Dalam sunyi, Maraqdia Pamboang memilih menolak. Kekuasaan boleh bertahan dengan risiko, tetapi tidak dengan menggadaikan kedaulatan.

Para sejarawan Mandar menilai fase ini sebagai puncak kedewasaan politik Pamboang. Kerajaan tidak mencatatkan diri sebagai penakluk, tetapi sebagai penjaga nilai. Di saat banyak kerajaan tergoda oleh keuntungan sesaat, Pamboang justru menguat dengan keteguhan adat.

Hingga kini, kisah titah sunyi Maraqdia itu masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat pesisir Mandar. Ia menjadi pengingat bahwa kekuasaan sejati tidak selalu tampak keras, tetapi terasa kokoh ketika nilai dijaga tanpa kompromi. (RAM)

Bersambung

Sumber:

– Tradisi lisan tokoh adat Pamboang

– Lontara’ Mandar berbagai versi

– Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan.