MAKASSAR, MATANUSANTARA – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) resmi mengumumkan penambahan sebanyak 858 kursi di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri untuk menampung siswa yang belum terakomodasi dalam proses Penerimaan Siswa Baru (PSMB) tahun ini.
Langkah ini merupakan respons langsung atas kondisi ketimpangan distribusi siswa, di mana sekolah favorit di kawasan padat penduduk telah penuh, sementara sejumlah sekolah lain masih memiliki banyak bangku kosong.
Pernyataan Jaksa Agung soal Kades Tuai Sorotan: Pegiat Antikorupsi Minta Kejaksaan Tak Lembek
“Kami masih memiliki sisa 858 kuota di 20 SMP Negeri. Sekolah-sekolah di pusat kota seperti SMP 1, 3, 8, dan 13 memang sudah penuh, tapi masih banyak sekolah lain dengan daya tampung belum maksimal,” tegas Kadis Pendidikan Makassar, Achi Soleman, dalam pertemuan bersama Komisi D DPRD Makassar, Kamis (24/7).
Daftar Sekolah Negeri dengan Tambahan Kuota
- SMPN 16: 154 kursi
- SMPN 34: 127 kursi
- SMPN 11: 116 kursi
- SMPN 32: 74 kursi
- SMPN 50: 64 kursi
- SMPN 35: 60 kursi
- SMPN 55: 46 kursi
- SMPN 49: 45 kursi
- SMPN 54: 42 kursi
- SMPN 21: 37 kursi
- SMPN 46: 35 kursi
- SMPN 26: 20 kursi
- SMPN 9: 16 kursi
- SMPN 15: 10 kursi
- SMPN 53 : 7 kursi
- SMPN 47 : 7 kirsi
- SMPN 36: 3 kursi
- SMPN 42 : 2 kursi
- SMPN 51: 2 kursi
- SMPN 14: 1 kursi
“Distribusi akan mempertimbangkan jarak, transportasi, dan kondisi sosial ekonomi keluarga,” tambah Achi.
Sekolah yang berpotensi mendapat tambahan rombel antara lain:
- SMP Negeri 1
- SMP Negeri 3
- SMP Negeri 8
- SMP Negeri 13
- SMP Negeri 22
- SMP Negeri 24
- SMP Negeri 33
“Namun, SMP Negeri 6 kemungkinan besar tidak akan mendapat tambahan, karena sudah menyesuaikan dengan kapasitas maksimal” tambah Achi
Praktisi Hukum Minta Kasatres Polres Pangkep Agar Tidak Tertutup Dalam Penyelidikan Dua Kasus Ini
Langkah Strategis Pemkot dan DPRD
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 1.000 siswa belum tertampung, terutama di wilayah padat seperti Mamajang, Mariso, dan Tamalate. Sementara di wilayah utara dan timur, masih banyak sekolah dengan daya tampung besar.
DPRD mendorong solusi jangka menengah dan panjang, termasuk. Penambahan rombongan belajar (rombel) Pembangunan unit sekolah baru di wilayah padat Regrouping sekolah dengan kapasitas rendah
Warga Sipil Tangkap Warga, Ahli: Itu Kejahatan Hukum
Transportasi & Kolaborasi Swasta Jadi Solusi Tambahan
Faktor lokasi dan akses transportasi menjadi penyebab utama sekolah tertentu sepi peminat. Karena itu, Pemkot bersama DPRD akan menambah armada angkutan pelajar ke wilayah sulit dijangkau
ST Burhanuddin Ingatkan Jajaran Kejaksaan: Hukum Harus Humanis, Bukan Sekadar Menghukum
Menggandeng sekolah swasta sebagai mitra strategis dengan skema subsidi pendidikan
“Semua anak, baik di sekolah negeri maupun swasta, harus bisa bersekolah. Pemerintah siap hadir dan memfasilitasi,” jelas Ari.
Puang Farid Buktikan Ucapanya, Oknum Polisi Yang Diduga Langgar Prosedur, Siap-Siap Diperiksa Propam
Wali Kota: Jangan Dulu Usul Rombel Jika Sekolah Lain Masih Kosong
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pemerataan adalah prioritas utama. Penambahan rombel baru akan dilakukan setelah sekolah lain yang masih kosong terisi.
“Kita tidak ingin penumpukan di sekolah favorit. Ini soal keadilan akses,” tegas Appi, sapaan akrabnya.
Ia juga menyoroti praktik pemilihan sekolah berdasarkan intervensi kekuasaan.
Jaksa Selamatkan Kerugian Negara, Rekanan Diskominfo Maros Jadi Tersangka
“Penempatan siswa jangan berdasarkan permintaan orang kuat. Semua harus sesuai aturan,” tegasnya.
Tugas Khusus ke Jakarta & Komitmen Dapodik
Pemkot telah mengutus Kadis Pendidikan ke Kementerian untuk memastikan bahwa jika penambahan rombel disetujui, seluruhnya akan langsung masuk dalam sistem Dapodik.
Ternyata Pintu Masuk Jaksa Menaikan Status Dugaan Korupsi KONI Makassar ke Penyidikan
“Kita tidak ingin lagi ada kasus siswa tidak terdaftar di Dapodik. Semua harus tuntas dari awal,” ujar Appi.
Tahapan PSMB Masih Berlangsung
Proses penerimaan siswa baru masih akan berlangsung hingga 31 Agustus 2025, dengan Pemkot Makassar berkomitmen memaksimalkan seluruh jalur dan opsi demi menjamin tidak ada anak yang tertinggal pendidikan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi D Ari Ashari Ilham, bersama anggota DPRD lainnya serta jajaran Pemerintah Kota Makassar.
Pakar Hukum Minta KY Selidiki Vonis Rendah Mira Hayati dan Agus Salim
Jika Anda ingin versi infografik, PDF, atau siap cetak untuk media, saya bisa bantu siapkan selanjutnya.
