MAKASSAR, MATANUSANTARA — Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik. Kali ini, giliran sektor pasar tradisional dan terminal angkutan umum yang menjadi fokus penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Langkah ini ditandai dengan peluncuran resmi sistem QRIS di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, serta unsur pimpinan legislatif seperti Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika.
Acara The Legend of Pongtiku Bakal Hadir Tokoh Nasional
Peluncuran ini tidak sekadar seremoni. Munafri menyampaikan bahwa penerapan QRIS harus menjadi bagian dari gaya hidup baru masyarakat urban yang efisien, akuntabel, dan siap mengikuti arus digitalisasi.
“Hari ini kita mulai belanja di pasar, beli karcis di terminal, dan bayar PDAM cukup dengan QRIS,” ujarnya saat membuka peresmian, Senin (28/07/2025)
Kalapas Parepare Mulai Genjot Program Nasional Demi Kesejahteraan Warga Binaan, Ini Salah Satunya
Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, tapi merupakan kebutuhan mendesak dalam memperbaiki sistem pelayanan publik. QRIS, menurutnya, menawarkan kemudahan yang konkret di lapangan.
“Cukup scan, transaksi langsung beres dan tercatat rapi,” tambah Appi sapaan akrab Walikota Makassar
Informasi Penting, MK Putuskan Pemilu Nasional dan Pilkada Dilaksanakan Terpisah
Bagi pelaku usaha mikro hingga pedagang pasar, kehadiran QRIS diharapkan dapat mendorong perubahan tata kelola keuangan yang lebih tertib dan profesional. Munafri secara terbuka menyebut praktik tunai rentan terhadap manipulasi dan penyimpangan.
“Selama masih pakai uang tunai, potensi kebocoran sangat tinggi. Digitalisasi ini akan menutup ruang itu dan mendorong akuntabilitas,” tegas Appi
Fakta lain yang diungkap Wali Kota adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran retribusi kendaraan, yang baru mencapai sekitar 40 persen. Sistem pembayaran digital melalui QRIS diyakini akan menjadi senjata utama dalam menekan kebocoran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini bukan hanya soal teknologi, tapi budaya kerja baru. Jangan cuma berhenti di acara. Harus dipantau, diperbaiki, dan benar-benar diterapkan,” kata Appi
Dorong Keadilan Restoratif, Kejati Sulsel Setujui Penghentian Perkara Penganiayaan di Soppeng
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menggarisbawahi bahwa inisiatif ini bukan hanya modernisasi sistem, melainkan cara nyata untuk membawa manfaat langsung ke masyarakat.
“Ini langkah besar menuju ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Polres Luwu Komitmen Tindak Tegas Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, AKBP Adnan : Jangan Coba Main-Main!
Kepala Bank Indonesia Sulsel, Rizki Ernadi Wirnanda, juga hadir dalam peluncuran tersebut. Ia menyampaikan bahwa QRIS bukan lagi dianggap sebagai fasilitas tambahan, melainkan standar baru yang seharusnya sudah merata di semua sektor layanan.
“Kalau restoran belum punya QRIS, itu sudah ketinggalan zaman. Bahkan kuliner khas seperti pallu basa pun harus digital,” tegas Rizki.
Jelang Pemilihan Umum Serentak, Petugas Rutan Pangkep Ikuti Simulasi di Kantor Kecamatan Marang
Menurut Rizki, saat ini pengguna QRIS di Sulsel telah mencapai 1,3 juta pengguna, dengan total nilai transaksi menembus Rp6 triliun. Angka ini menjadi bagian dari nilai transaksi nasional yang sudah menyentuh Rp570 triliun.
“Kalau mau Makassar jadi kota digital, semua harus bergerak. Pasar, toko, sampai tempat makan harus wajib pakai QRIS. Bukan untuk menyulitkan, tapi agar kita semua maju bersama,” pungkasnya.
KPU Gelar Simulasi Pemilihan Umum, Rutan Pangkep Ikut Berpartisipasi
Melalui inisiatif ini, Pemerintah Kota Makassar mengajak seluruh stakeholder — mulai dari BUMD hingga SKPD — untuk ikut mengintegrasikan QRIS ke dalam sistem layanan masing-masing. Tujuan utamanya tak lain adalah meningkatkan pendapatan daerah, memperkecil kebocoran, dan mendorong terciptanya tata kelola yang bersih dan transparan.
