Pasca Tragedi Park Min Ho, Puluhan Warga Korsel Dipulangkan Dari Kamboja dan Diperiksa Polisi

SEOUL, MATANUSANTARA — Sebanyak 64 warga Korea Selatan (Korsel) yang ditahan di Kamboja atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan online scam resmi dipulangkan ke Seoul pada hari Sabtu 18 Oktober 2025.

Pemulangan massal tersrbut terjadi hanya dua bulan setelah tewasnya Park Min Ho, warga Korsel yang diculik dan disiksa kelompok scammer di Kamboja pada Agustus lalu.

Dasar Hukum Penjualan Batu Bara dan Syarat Perjanjian Jual-Beli yang Sah

Tragedi itu menjadi titik balik diplomasi keamanan Korsel terhadap Kamboja dan mendorong pembentukan satuan tugas gabungan antarnegara untuk memberantas jaringan penipuan daring lintas batas.

Puluhan warga tersebut diterbangkan menggunakan pesawat sewaan Korean Air dari Bandara Internasional Techo dan tiba di Bandara Incheon sekitar pukul 8.35 waktu setempat. Polisi turut naik ke pesawat untuk mengawal kepulangan mereka.

Rekaman Diam-Diam Pengakuan Pencuri, Sahkah Jadi Bukti Hukum?

Setibanya di Korsel, mereka langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Melansir Reuters, berdasarkan undang-undang, surat perintah penahanan bisa dilakukan di dalam maskapai penerbangan nasional karena dianggap bagian dari wilayah Korsel.

Kepala Kantor Investigasi Nasional Korsel, Park Sung-joo, menjelaskan kepada wartawan bahwa para warga yang dipulangkan terlibat dalam beragam bentuk kejahatan digital.

Blok Wanita Rutan Makassar Jadi Lokasi Sosialisasi Hukum Narkotika oleh Mahasiswa Unhas

“Individu yang dipulangkan tersebut terlibat dalam berbagai kejahatan yang terkait dengan voice phishing, penipuan romansa (romance scams), dan skema penipuan yang disebut ‘no-show’ fraud,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada juga kecurigaan penggunaan narkoba saat berada di Kamboja.

Investigasi Kriminal & Kejahatan Digital Hukum dan Penegakan Keamanan Siber

“Jadi semua yang dikembalikan akan menjalani tes narkoba sebagai prosedur standar,” tambah Park.

Langkah penyelidikan ini menjadi bagian dari upaya pembersihan besar-besaran jaringan kriminal digital yang dinilai telah mencoreng reputasi Korea di luar negeri.

Dispora Sumut dan PT TSL Bantah Isu Pemotongan Gaji Security, Siap Tempuh Jalur Hukum

Pemerintah juga akan menelusuri kemungkinan adanya pencucian uang internasional dari hasil kegiatan scam di Kamboja.

Diplomasi dan Komitmen Bersama

Wakil Menteri Luar Negeri Korsel, Kim Ji Na, yang memimpin tim tanggap darurat di Kamboja, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan pemerintah Kamboja untuk memastikan pemulangan berlangsung aman dan tertib.

Pengacara Henry Pakpahan Ancam Laporkan Balik, Sebut Laporan Cacat Hukum

“Melalui kunjungan ini, kami menegaskan kembali kesediaan pemerintah Kamboja bekerja sama dan mencapai kesepakatan untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan membentuk satuan tugas tanggap gabungan [untuk kejahatan semacam itu],” kata Kim, dikutip Yonhap.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada otoritas Kamboja atas sikap kooperatif mereka.

Lapas Parepare Gelar Penyuluhan Hukum, WBP Antusias Bertanya

“Melalui kunjungan ini, kami menegaskan kembali kesediaan pemerintah Kamboja bekerja sama… Kami juga berterima kasih atas upaya berkelanjutan mereka untuk menindak kegiatan kriminal tersebut dan komitmen untuk kerja sama yang erat dengan Korsel,” ujar Kim.

Dari Korban ke Pelaku, Realita Kelam Kejahatan Siber Asia Tenggara

Kapolres Sinjai Tegaskan Kasus Siswa Pukul Guru di SMAN 1 Diproses Hukum

Korsel menilai kasus ini sebagai bagian dari fenomena yang lebih luas: perdagangan manusia dan eksploitasi digital di Asia Tenggara.

Banyak korban awalnya tergiur tawaran kerja daring dengan gaji tinggi, namun kemudian dipaksa menjadi operator scam di bawah ancaman kekerasan.
Namun sebagian lainnya justru diduga ikut berpartisipasi secara sukarela demi keuntungan besar.

ASEAN Perkuat Supremasi Hukum Lewat Deklarasi Sanur Bali

Penasihat Keamanan Nasional Korsel, Wi Sung-lac, menegaskan:

“Individu yang ditahan termasuk peserta sukarela dan tidak sukarela dalam operasi scam.”

Pemerintah Korsel pun menyadari kompleksitas persoalan ini. Mereka kini membangun sistem pemantauan dan pencegahan lintas negara, termasuk memperketat pengawasan iklan kerja daring yang sering digunakan jaringan kriminal untuk merekrut korban.

Bupati Deli Serdang Diminta Segera Lunasi Warisan Hutang Sesuai Hukum

Dampak Kemanusiaan dan Diplomatik

Kasus Park Min Ho menjadi simbol korban eksploitasi digital modern. Ia diculik dan disiksa hingga tewas setelah menolak bekerja di jaringan scam factory.
Kematian tragisnya memicu gelombang empati nasional di Korsel, mendorong ribuan warganet menuntut tindakan tegas pemerintah.

Kapolrestabes Makassar Terima Kunjungan Menko Kumham Imipas: Pastikan Penegakan Hukum

Dalam konteks diplomasi, tewasnya Park juga memperkuat tekanan Seoul terhadap Phnom Penh untuk bertanggung jawab secara moral dan hukum terhadap perlindungan warga asing di wilayahnya.
Korsel kini menyiapkan mekanisme baru berupa Joint Cybercrime Response Task Force bersama Kamboja dan negara-negara ASEAN untuk mengusut jaringan scam lintas batas.

Langkah Lanjutan Pemerintah

Kepolisian Korsel memastikan bahwa semua warga yang dipulangkan akan diperiksa secara menyeluruh, termasuk tes narkotika, audit keuangan, dan pelacakan digital.

Serangan Israel ke Qatar Langgar Hukum Internasional, Indonesia Bereaksi

Sementara itu, pemerintah Kamboja telah menyatakan kesediaannya untuk membuka akses bagi penyidik Korsel guna menelusuri para pelaku utama yang masih beroperasi di wilayah mereka.

Langkah ini menandai babak baru dalam kerja sama internasional melawan kejahatan digital dan eksploitasi manusia.

Delpedro Didorong Tempuh Proses Hukum Fair, Menko Kumham: Berani Berbuat Berani!?

Korsel juga berkomitmen memperkuat payung hukum perlindungan warganya di luar negeri, khususnya di negara-negara rawan perekrutan ilegal tenaga kerja digital.

Editor: Ramli