Perangi Pungli Rekrutmen! Kapolda Sulsel Gandeng Dunia Usaha di Peluncuran Program POLIRAN
MAKASSAR, MATANUSANTARA — Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel), Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., menyatakan perang terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Penegasan tersebut disampaikan saat meluncurkan Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan menggandeng sejumlah asosiasi pengusaha dan lembaga pelatihan vokasi.
Peluncuran program yang berlangsung di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Kamis (19/11/2026), turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perusahaan, asosiasi pengusaha, lembaga pelatihan, serta sejumlah pejabat utama Polda Sulsel.
Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menegaskan bahwa persoalan pengangguran tidak boleh dipandang sebatas masalah ekonomi. Menurutnya, keterbatasan lapangan pekerjaan juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan keluarga hingga menimbulkan kerawanan sosial di tengah masyarakat.
“Kita semua menyadari bahwa persoalan pengangguran bukan sekadar isu ekonomi semata. Ketiadaan lapangan pekerjaan yang layak berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan berpotensi memicu kerawanan sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” ujar Kapolda.
Melalui POLIRAN, Polda Sulsel berupaya mempertemukan masyarakat pencari kerja dengan perusahaan dan lembaga pelatihan yang memiliki peluang penyerapan tenaga kerja. Program tersebut mencakup pendataan pencari kerja, peningkatan keterampilan, pembinaan kewirausahaan hingga fasilitasi bursa kerja atau job fair.
Namun, di balik upaya membuka kesempatan kerja tersebut, Kapolda juga memberikan peringatan keras terhadap siapa pun yang mencoba memanfaatkan proses rekrutmen untuk melakukan pungutan liar maupun praktik percaloan yang merugikan masyarakat.
“Kami menyatakan perang terhadap segala bentuk praktik percaloan dan pungutan liar yang merugikan masyarakat. Jika masyarakat menemukan adanya oknum yang melakukan pungli dalam proses pencarian kerja, jangan ragu untuk segera melaporkannya melalui layanan Call Center 110 atau langsung kepada jajaran kami di lapangan,” tegasnya.
Kapolda menjelaskan, keterlibatan Polri dalam mengatasi pengangguran bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah. Sebaliknya, POLIRAN diharapkan menjadi jembatan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan dalam memperluas kesempatan kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Keseriusan membangun kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Polda Sulsel dan sejumlah mitra strategis, di antaranya BBPVP Makassar, BPVP Pangkep, BPVP Bantaeng, KADIN Sulsel, GAPENSI Sulsel, HIPMI Sulsel, GAPEKSINDO Sulsel, Real Estate Indonesia Sulsel, serta Gerakan Ekonomi Kreatif Sulsel.
Melalui kerja sama tersebut, kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor usaha diharapkan dapat dipertemukan dengan kompetensi masyarakat pencari kerja. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk memperluas akses pelatihan keterampilan dan mendorong tumbuhnya usaha mandiri.
Sementara itu, komitmen pemberantasan pungli dalam proses rekrutmen menjadi salah satu perhatian penting dalam pelaksanaan POLIRAN. Pengawasan terhadap proses penerimaan tenaga kerja diharapkan mampu memastikan masyarakat memperoleh kesempatan yang adil, transparan, dan tidak dibebani pungutan ilegal.
Dengan diluncurkannya program tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kesepakatan benar-benar ditindaklanjuti melalui pelatihan, pembukaan akses lowongan pekerjaan, serta mekanisme pengawasan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Kapolda Sulsel berharap POLIRAN menjadi gerakan berkelanjutan yang tidak hanya memperkuat peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. (**).

Tinggalkan Balasan