PMII Bulukumba Geruduk DPRD, Ungkap Dugaan “Bisnis Gelap” di Balik Program MBG

BULUKUMBA, MATANUSANTARA – Suasana Gedung DPRD Bulukumba mendadak tegang pada Senin (6/10/2025) sore.

Puluhan massa dari Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bulukumba mendatangi gedung wakil rakyat itu dengan penuh amarah.

Mereka menuding adanya dugaan “bisnis gelap” di balik pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulukumba.

Aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan, Ahmad Irfan, ini menyoroti indikasi kuat bahwa program MBG telah menyimpang jauh dari tujuan mulianya.

“Program ini seharusnya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan memberdayakan UMKM lokal. Tapi sekarang justru jadi proyek bisnis yang dikuasai elit politik,” tegas Irfan dalam orasinya yang menggema di halaman gedung DPRD.

Menurutnya, praktik kotor itu melibatkan sejumlah oknum yang diduga kuat ikut campur tangan dalam pengelolaan dan pendirian Dapur MBG.

“Kami menemukan adanya intervensi langsung dari oknum anggota DPRD yang seharusnya menjadi pengawas, bukan pelaksana proyek,” lanjutnya.

Irfan menilai, keterlibatan legislatif dalam proyek sosial tersebut telah menciptakan konflik kepentingan yang serius.

“Ketika pengawas menjadi pelaksana, pengawasan mati total. Dampaknya bisa fatal, mulai dari manipulasi anggaran hingga kualitas makanan yang menurun,” ujarnya.

Ia bahkan mengungkap bahwa insiden siswa keracunan makanan dan temuan makanan berulat di Kecamatan Kajang serta Kecamatan Bontobahari adalah bukti nyata dari buruknya pengawasan.

“Inilah akibatnya ketika program sosial dijadikan ladang bisnis,” tambahnya dengan nada geram.

Selain DPRD, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba juga tak luput dari sorotan tajam massa PMII.

Mereka menilai Dinkes gagal menjalankan fungsi pengawasan dan terkesan menutup mata terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi.

“Dinkes pasif, tidak ada langkah tegas, dan seolah membiarkan penyimpangan ini terus terjadi,” ujar Irfan.

Massa PMII mendesak agar seluruh pihak yang terlibat segera dimintai pertanggungjawaban.

Mereka juga menuntut evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG agar kembali pada tujuan awalnya menyehatkan masyarakat dan menyejahterakan pelaku UMKM lokal, bukan menguntungkan segelintir pihak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD maupun Dinkes Bulukumba terkait tudingan tersebut.