Rahmad Situmorang: Jangan Giring Opini, Proyek Mangkrak Menganga

MEDAN, MATANUSANTARA – Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, menanggapi sorotan publik terhadap besarnya tunjangan anggota DPRD Sumatera Utara. Ia menilai framing sepihak itu manipulatif dan menyesatkan, karena hanya menyoroti satu sisi anggaran.

“Jangan menggiring opini publik hanya pada satu sisi saja. Kalau bicara soal uang rakyat, mari kita buka semuanya secara terang. Jangan buat seolah-olah DPRD Sumut yang paling menikmati anggaran. Faktanya, tunjangan pejabat OPD di Provinsi jauh lebih fantastis,” tegas Rahmad di Medan, Kamis (11/9/2025).

Yusril Tinjau Kondisi Para Pelaku Pembakaran Gedung DPRD di Mapolrestabes Makassar

Rahmad mengungkapkan data mencolok: Sekda Provinsi Sumut bisa menerima tunjangan hingga Rp125 juta per bulan, Asisten Sekda Rp54 juta, dan tenaga ahli gubernur Rp47,7 juta. Tunjangan lain di inspektorat maupun OPD juga tidak kalah besar.

“Kalau benar-benar ingin transparan, jangan setengah hati. Rakyat berhak tahu keseluruhan fakta, bukan potongan yang dipelintir demi agenda politik,” lanjutnya.

Gedung DPRD Sulsel Terbakar, Asuransi Swasta Cover Empat Bangunan Utama, DPRD Makassar?

Lebih jauh, Rahmad menuding tudingan terhadap DPRD justru upaya menutupi jejak buruk tokoh yang pernah menjabat Wali Kota Medan. Ia menyebut sejumlah proyek era kepemimpinan tersebut mangkrak dan menyedot ratusan miliar rupiah, di antaranya:

Stadion Teladan yang dijanjikan sebagai ikon olahraga, hingga kini tak selesai.

Islamic Center mangkrak tanpa arah pemanfaatan.

32 Orang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran DPRD Sulsel dan Makassar

Lampu Hias Jalan (lampu pocong) beranggaran tinggi namun minim manfaat.

Basemen Lapangan Merdeka yang tidak bisa difungsikan karena selalu banjir saat hujan.

“Pernyataan itu seperti meludah ke atas. Menuduh pihak lain tamak, tapi lupa bahwa proyek-proyek di masa jabatannya sendiri menyisakan tanda tanya besar. Ini bukan soal DPRD, ini soal tanggung jawab terhadap anggaran publik,” tegas Rahmad.

LBH Sinjai Bersatu Tuding Pemkab dan DPRD “Main Mata” soal Kenaikan PBB-P2

Aktivis mahasiswa dan masyarakat sipil turut mendesak aparat penegak hukum mengusut proyek mangkrak tersebut. Mereka menilai isu tunjangan DPRD sengaja dipakai untuk menutup luka lama dari pemborosan anggaran yang belum pernah dipertanggungjawabkan.

“Kita tidak anti-kritik, tapi jangan pilih-pilih. Transparansi harus menyeluruh. Kalau DPRD dituding, maka OPD juga harus dibuka. Kalau tunjangan dipersoalkan, maka proyek mangkrak pun harus diusut,” tutup Rahmad.

Editor: Ramli
Penulis: Riki Medan