Mata Nusantara

Akurat Tajam & Terpercaya

Rakyat Tanjungpinang Mengeluh, DPRD Nikmati Anggaran Rp5,3 Miliar Meski Situasi Defisit

Gedung DPRD Kota Tanjungpinang yang menjadi sorotan publik usai munculnya rincian penggunaan APBD 2025, di mana anggaran miliaran rupiah dialokasikan untuk perjalanan dinas, pakaian dinas, serta konsumsi anggota dewan.

TANJUNGPINANG, MATANUSANTARA – Di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang tetap mengalokasikan anggaran jumbo untuk kebutuhan internal.

Berdasarkan dokumen DIPA-RUP Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025, tercatat belanja DPRD mencapai Rp5,331 miliar, yang digunakan untuk perjalanan dinas, pakaian dinas, serta makan dan minum.

Daftar Lengkap Profil dan BB ke 29 Tersangka Pembakaran Dua DPRD di Makassar

Padahal, APBD 2025 Tanjungpinang sedang dalam kondisi defisit. Ironisnya, meski gaji anggota DPRD dipotong dari Rp14 juta menjadi Rp10 juta per bulan karena pengurangan tunjangan, alokasi perjalanan dinas dan konsumsi tetap menyedot porsi besar anggaran.

Rincian Belanja DPRD Tanjungpinang 2025

Mahasiswa Ricuh di DPRD, Kapolres Sinjai Bantah Tegas Tudingan Pukul Peserta Aksi

1. Perjalanan Dinas: Rp3,680 miliar

Komisi I, II, III DPRD: Rp1,835 miliar

Pansus & AKD: Rp958 juta

Pimpinan DPRD: Rp890 juta

2. Pakaian Dinas: Rp347 juta

PDH Ketua & Wakil: Rp6,9 juta

Pakaian sipil resmi: Rp14,9 juta

Batik tradisional: Rp5,3 juta

Medical check up: Rp190 juta

Baju kurung DPRD & Sekretariat: Rp130 juta lebih

Kejati Sulsel Rampungkan Perhitungan Kerugian Kasus ART DPRD Tana Toraja

3. Makan dan Minum: Rp1,304 miliar

Jamuan tamu Ketua DPRD: Rp213 juta

Jamuan tamu Wakil Ketua I: Rp179 juta

Jamuan tamu Wakil Ketua II: Rp179 juta

Makanan rapat: Rp200 juta

Bahan pokok rumah dinas Ketua & Wakil DPRD: ratusan juta rupiah

Polisi Ungkap 29 Tersangka Dalang Pembakaran Dua DPRD di Makassar

Respons Ketua DPRD

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Agus Djurianto, membenarkan alokasi anggaran tersebut. Namun, ia menegaskan tidak semua program dapat terealisasi karena keterbatasan fiskal.

“Perlu diketahui, gaji DPRD justru mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp14 juta, kini hanya Rp10 juta per bulan karena ada pengurangan tunjangan. Jadi tidak benar jika ada anggapan gaji DPRD naik,” ujar Agus, seperti yang dikutip Presmedia.id

Polisi Ungkap 29 Tersangka Dalang Pembakaran Dua DPRD di Makassar

Meski demikian, besarnya alokasi untuk konsumsi dan perjalanan dinas tetap memicu perhatian publik, sebab dianggap kontras dengan kondisi keuangan daerah yang tengah seret.

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini