Skandal Etik DPRD Jember Meledak, AMI Minta Prabowo Pecat Kader Gerindra yang Viral Main Game Saat Rapat Stunting

JEMBER, MATANUSANTARA — Gelombang kecaman publik terhadap dugaan pelanggaran etik anggota DPRD Jember terus membesar. Video yang memperlihatkan seorang legislator diduga bermain game sambil merokok di tengah rapat resmi pembahasan pelayanan kesehatan dan penanganan stunting kini memicu tekanan politik serius terhadap Partai Gerindra.

Rapat yang seharusnya membahas nasib kesehatan masyarakat dan penanganan stunting itu justru berubah menjadi sorotan nasional setelah rekaman video oknum anggota dewan tersebut beredar luas di media sosial. Dalam video itu, sang legislator tampak santai memainkan telepon genggam sambil merokok ketika forum resmi sedang berlangsung.

Publik menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran tata tertib rapat, melainkan bentuk nyata ketidakpekaan terhadap persoalan rakyat yang sedang dibahas di forum legislatif.

Kemarahan juga datang dari Aliansi Madura Indonesia (AMI). Ketua AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., secara terbuka mendesak Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, agar segera turun tangan dan memberikan sanksi keras terhadap oknum anggota DPRD Jember tersebut.

“Perilaku seperti itu sangat memalukan dan mencederai kepercayaan masyarakat. Apalagi rapat yang dibahas menyangkut kesehatan dan stunting. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat,” tegas Baihaki dalam keterangannya.

AMI bahkan meminta DPP Gerindra tidak hanya memberi teguran, tetapi juga mempertimbangkan pencopotan hingga pemecatan kader apabila terbukti melanggar kode etik partai dan merusak citra lembaga legislatif.

Menurut Baihaki, tindakan tegas diperlukan agar masyarakat tidak menilai partai politik membiarkan perilaku tidak etis di ruang publik, terlebih dilakukan oleh pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat.

“Jangan sampai tindakan oknum ini merusak marwah partai dan mempermalukan nama besar Gerindra. Kami meminta Bapak Prabowo Subianto turun tangan dan memberikan sanksi tegas,” lanjutnya.

Polemik ini juga memunculkan kritik luas terhadap kedisiplinan anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Banyak warganet menilai rapat mengenai stunting dan kesehatan seharusnya menjadi agenda serius karena menyangkut masa depan generasi dan hak dasar masyarakat.

Sorotan tajam kini mengarah kepada Badan Kehormatan DPRD Jember dan internal Partai Gerindra. Publik menunggu apakah proses etik benar-benar dijalankan secara transparan atau justru berhenti pada permintaan maaf semata.

Sementara itu, oknum anggota DPRD yang videonya viral dikabarkan telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas tindakannya. Namun permintaan maaf tersebut belum mampu meredam kemarahan publik yang telanjur mempertanyakan integritas wakil rakyat di ruang sidang.

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa setiap sikap pejabat publik di ruang rapat kini berada dalam pengawasan masyarakat. Di era digital, satu tindakan yang dianggap meremehkan kepentingan rakyat dapat berubah menjadi krisis kepercayaan yang berdampak luas terhadap institusi maupun partai politik. (***)