Subsidi Negara Diduga Jadi Ladang Bisnis! Polda Sulsel Bongkar Oplosan LPG Raup Rp55,2 Juta

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Subsidi energi yang semestinya menjadi penopang kebutuhan masyarakat kecil diduga disulap menjadi ladang bisnis ilegal. Di Kota Makassar, seorang pria berinisial AA (47) diduga menjalankan praktik pemindahan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram untuk meraup keuntungan hingga Rp55,2 juta.

Praktik yang diduga berlangsung sejak Agustus 2026 itu terbongkar setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan melakukan penindakan di sebuah lokasi di BTP Blok F Nomor 447, Kecamatan Tamalanrea, Makassar.

Hasil pengungkapan tersebut mengindikasikan bahwa penyalahgunaan subsidi bukan sekadar persoalan pengalihan isi tabung gas. Praktik ini juga menyentuh persoalan ketepatan sasaran subsidi, pengawasan distribusi, perlindungan konsumen, hingga ancaman keselamatan masyarakat.

Kasus tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang dipimpin Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., bersama Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto, Selasa (10/11/2026).

Kepada media, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan minyak dan gas bumi serta tindak pidana perlindungan konsumen di wilayah hukum Polda Sulsel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, AA diduga memperoleh LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram dari sejumlah pangkalan dengan harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung. Selain itu, LPG juga dibeli dari toko-toko campuran dengan harga sekitar Rp25.000 per tabung.

Gas tersebut kemudian dipindahkan menggunakan 13 alat transfer ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan ember berisi es batu atau air untuk membantu memperlancar proses pemindahan gas. Setelah pengisian, tabung ditimbang untuk menyesuaikan berat sesuai standar yang ditentukan.

Modus tersebut memperlihatkan bagaimana LPG yang mendapatkan subsidi pemerintah diduga dialihkan melalui proses pengemasan ulang untuk dipasarkan sebagai produk nonsubsidi.

Jika terbukti, praktik tersebut bukan hanya merugikan kepentingan distribusi energi bersubsidi, tetapi juga berpotensi mencederai hak masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat program subsidi pemerintah.

Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku disebut telah menjual 120 tabung LPG ukuran 5,5 kilogram dengan keuntungan sekitar Rp7,2 juta. Sementara itu, penjualan LPG ukuran 12 kilogram disebut mencapai 400 tabung dengan keuntungan Rp48 juta.

Dengan demikian, akumulasi keuntungan dari kedua jenis tabung tersebut mencapai Rp55,2 juta.

Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam data jumlah penjualan. Rincian 120 tabung ukuran 5,5 kilogram dan 400 tabung ukuran 12 kilogram menghasilkan total 520 tabung, sedangkan keterangan awal dalam konferensi pers menyebutkan total penjualan sebanyak 510 tabung. Perbedaan tersebut perlu diklarifikasi agar data perkara yang disampaikan kepada publik tetap akurat.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 tabung LPG ukuran 3 kilogram, enam tabung ukuran 5,5 kilogram, dan 21 tabung ukuran 12 kilogram.

Selain itu, polisi menyita dua unit timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit kendaraan mobil, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.

Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat pada Minggu, 8 November 2026, sekitar pukul 10.00 WITA, mengenai dugaan aktivitas pengoplosan LPG bersubsidi di BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Makassar.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit 1 Subdit 1 Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan penyelidikan sebelum akhirnya melakukan penindakan pada Senin, 9 November 2026, sekitar pukul 11.30 WITA.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah aspek keselamatan konsumen. Perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto, menyampaikan apresiasi kepada Polda Sulsel atas pengungkapan praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut.

Ia mengingatkan bahwa pemindahan gas yang tidak mengikuti prosedur dan standar keselamatan berpotensi menimbulkan kebocoran hingga ledakan.

LPG merupakan bahan bakar yang mudah terbakar dan membutuhkan penanganan khusus dalam proses pengisian, penyimpanan, maupun distribusinya. Karena itu, praktik pemindahan gas secara tidak sesuai prosedur dapat menempatkan konsumen pada risiko keselamatan.

Pengungkapan perkara ini juga menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai pengawasan distribusi energi bersubsidi. Dari mana saja pasokan LPG 3 kilogram tersebut diperoleh? Bagaimana mekanisme pembelian dari sejumlah pangkalan? Apakah distribusi tabung bersubsidi telah sesuai dengan peruntukannya? Ke mana saja hasil pengoplosan tersebut dipasarkan?

Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah praktik yang diungkap merupakan perbuatan individual atau terdapat kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai pasok dan pemasaran.

Penelusuran terhadap sumber pasokan, jalur distribusi, hingga konsumen akhir juga diperlukan agar penegakan hukum tidak berhenti pada satu orang yang diduga menjalankan aktivitas pengoplosan.

Atas dugaan perbuatannya, AA disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terhadap sangkaan tersebut, terduga pelaku terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Polda Sulsel menegaskan komitmennya untuk menindak penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi serta mengajak masyarakat melaporkan indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan negara dan membahayakan keselamatan publik.

Kini, pembuktian perkara dan penelusuran rantai distribusi menjadi pekerjaan penting berikutnya. Sebab, keberhasilan membongkar praktik pengoplosan LPG tidak cukup hanya diukur dari jumlah barang bukti dan nilai keuntungan yang terungkap, tetapi juga dari kemampuan penegak hukum memastikan subsidi negara tidak kembali disalahgunakan. (***).