Tim Ekonomi Negara Dapat Tugas Bereskan Utang Kereta Cepat Peninggalan Jokowi, Tanpa APBN

JAKARTA, MATANUSANTARA — Presiden Prabowo Subianto memberi tugas khusus kepada Tim Ekonomi Negara, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran Danantara, untuk menuntaskan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.

Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas tim ekonomi di Jakarta, yang turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya, serta CEO Danantara Rosan Roeslani.

Analisis Ekonomi Ungkap Modus Perpajakan di Zaman Jokowi, Langkah Purbaya Dapat Dukungan

“Pak Presiden meminta agar tim ekonomi menghitung kembali detail utangnya, lalu menyiapkan opsi terbaik, termasuk kemungkinan memperpanjang masa pinjaman,” ungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kamis (30/10), di Jakarta.

Presiden Prabowo meminta penyelesaian utang dilakukan secara terukur, transparan, dan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tangis Ibu Rumah Tangga di Bulukumba Pecah Usai Ketahuan Bawa Sabu, Akui Terdesak Ekonomi

“Pemerintah sedang mencari skema terbaik, termasuk kemungkinan meminta kelonggaran waktu pembayaran utang,” kata Prasetyo menegaskan.

Menurutnya, skema negosiasi pembayaran menjadi opsi paling realistis agar stabilitas fiskal tetap terjaga. Presiden menekankan agar persoalan utang ini tidak menjadi beban lanjutan terhadap ekonomi nasional.

Prabowo Lantik 10 Duta Besar Baru RI, Dorong Diplomasi Ekonomi Global

Latar Belakang dan History Proyek KCJB Whoosh

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) pertama kali diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015, sebagai proyek infrastruktur transportasi modern pertama di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi high-speed rail buatan Tiongkok.

Proyek ini dikelola oleh perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang beranggotakan konsorsium Indonesia dan Tiongkok.
Skema pendanaannya bersumber dari:

Lima Sektor Andalan Dorong Ekonomi Lombok Tengah Tahun 2024

75% pinjaman dari China Development Bank (CDB)

25% ekuitas dari konsorsium Indonesia dan China

Pembangunan proyek tersebut sempat mengalami beberapa kendala, mulai dari pembengkakan biaya (cost overrun) hingga penundaan target penyelesaian.

NTB Terpuruk, Ekonomi Minus 0,82 Persen di Kuartal II 2025

Biaya proyek yang awalnya diperkirakan Rp86 triliun melonjak menjadi lebih dari Rp113 triliun setelah revisi pendanaan tahun 2023.

Proyek ini akhirnya diresmikan dan mulai beroperasi pada 2 Oktober 2023, dengan nama komersial “Whoosh” (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat).

Ekonomi Bali Bangkit, Pertumbuhan 5,95 Persen Dorong Sektor Pariwisata

Meski sukses beroperasi, proyek ini masih meninggalkan tanggung jawab finansial besar yang kini menjadi fokus pemerintahan baru.

Menurut COO Danantara, Dony Oskaria, perwakilan Pemerintah Indonesia akan segera berangkat ke Tiongkok untuk melakukan negosiasi ulang terhadap syarat pinjaman dengan pihak China Development Bank (CDB).

Sulawesi Tengah Jadi Bintang Baru, Pertumbuhan Ekonomi 7,14 Persen

“Kami akan berangkat lagi ke China untuk menegosiasikan jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan beberapa ketentuan mata uang pinjaman,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Kamis (23/10).

Langkah tersebut diambil guna memperoleh skema pembayaran yang lebih ringan dan fleksibel tanpa mengganggu APBN maupun proyek infrastruktur lainnya.

Lapas Narkotika Sungguminasa Bekali WBP Keterampilan Hidroponik Bernilai Ekonomis

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa persoalan utang Whoosh bukan sekadar masalah angka, tetapi juga komitmen negara terhadap modernisasi transportasi publik.

“Kewajiban kita semua, bukan hanya pemerintah, untuk menyediakan transportasi publik yang sebaik-baiknya. Tidak hanya Whoosh, tapi juga kereta konvensional, bus, dan kapal,” kata Prasetyo Hadi menirukan pesan Presiden.

Editor: Ramli