Vonis Bebas Agustin-Ranto Senilai Rp5 Miliar Disorot! AMI Geruduk Pengadilan Tinggi Surabaya, Desak Transparansi

SURABAYA, MATANUSANTARA — Putusan bebas terhadap Agustin dan Ranto dalam perkara dugaan penipuan dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp5 miliar memicu gelombang protes. Aliansi Madura Indonesia (AMI) turun ke jalan dan menggelar demonstrasi di depan kantor Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mempertanyakan dasar pertimbangan hukum yang melandasi putusan banding tersebut.

Bukan tanpa alasan, AMI menyoroti perbedaan hasil putusan antara Pengadilan Negeri yang sebelumnya menyatakan Agustin dan Ranto bersalah dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang kemudian membebaskan keduanya.

Perbedaan putusan tersebut menjadi perhatian organisasi yang dipimpin Baihaki Akbar itu. Pasalnya, perkara tersebut telah melewati serangkaian proses hukum, mulai dari penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, hingga pemeriksaan di persidangan sebelum berakhir dengan putusan bebas pada tingkat banding.

Bagi AMI, persoalan yang dipertanyakan bukan semata-mata hasil akhir persidangan, melainkan bagaimana pertimbangan hukum yang mendasari perubahan putusan tersebut dapat dipahami dan diuji secara terbuka melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan bentuk intervensi terhadap independensi hakim. Pihaknya ingin memastikan bahwa putusan yang menjadi perhatian publik memiliki penjelasan hukum yang dapat diakses masyarakat.

“Kami datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya bukan tanpa alasan. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang jelas, apa dasar pertimbangan hukum sehingga Agustin dan Ranto yang sebelumnya dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri justru bisa diputus bebas di tingkat banding,” tegas Baihaki Akbar.

Ketika perwakilan demonstran berupaya meminta penjelasan langsung kepada Humas Pengadilan Tinggi Surabaya, respons yang diterima justru menjadi perhatian massa aksi.

Saat dimintai keterangan mengenai pertimbangan hukum yang mendasari putusan bebas Agustin dan Ranto, pihak Humas disebut tidak memberikan penjelasan substantif. Alasannya, substansi putusan hakim berkaitan dengan independensi peradilan dan ketentuan kode etik.

Respons tersebut menyisakan tanda tanya bagi massa aksi. AMI mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat memahami perbedaan putusan pada dua tingkat peradilan apabila pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum tidak memperoleh penjelasan langsung dari pihak pengadilan.

Baihaki menilai independensi hakim dan keterbukaan informasi seharusnya ditempatkan sebagai dua prinsip yang saling melengkapi, bukan dipertentangkan.

“Kami menghormati independensi hakim dan kode etik peradilan. Tetapi jangan sampai alasan tersebut menjadi tembok yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Kami tidak meminta Humas mengintervensi putusan hakim. Kami meminta transparansi dan kejelasan,” lanjut Baihaki.

Lebih jauh, AMI mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tidak cukup hanya dibangun melalui kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kejelasan pertimbangan hukum, keterbukaan dokumen putusan, serta akuntabilitas kelembagaan merupakan bagian penting dalam menjaga legitimasi institusi peradilan di mata masyarakat.

Dalam konteks perkara Agustin dan Ranto, AMI menginginkan agar seluruh proses hukum tetap dikawal. Organisasi tersebut juga mendorong pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menempuh mekanisme hukum maupun pengawasan peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat yang merasa dirugikan justru kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Kalau memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, tentu harus terlihat jelas dalam pertimbangan putusannya,” ujar Baihaki.

AMI menegaskan tidak akan berhenti mengawal persoalan tersebut. Mereka berharap lembaga peradilan maupun institusi terkait memberikan ruang keterbukaan informasi agar polemik putusan bebas tersebut tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum.

Independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Hakim harus bebas dari tekanan pihak mana pun dalam memeriksa dan memutus perkara.

Namun, independensi tidak berarti produk peradilan tertutup dari pengawasan publik. Pertimbangan hukum dalam putusan merupakan dokumen resmi yang pada prinsipnya dapat diakses melalui mekanisme keterbukaan informasi, dengan tetap memperhatikan pengecualian yang ditentukan undang-undang.

Karena itu, perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding semestinya dapat ditelusuri melalui dokumen putusan yang memuat fakta persidangan, penilaian alat bukti, penerapan ketentuan hukum, serta alasan majelis hakim mengambil keputusan.

Pada titik inilah tuntutan AMI menjadi relevan untuk diuji melalui transparansi dokumen dan mekanisme hukum yang tersedia.

Sebab, kepercayaan publik terhadap peradilan tidak dibangun dengan meminta masyarakat menerima setiap putusan tanpa pertanyaan. Kepercayaan tumbuh ketika proses hukum berjalan independen, pertimbangan hakim dapat dipahami, dan setiap keputusan memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (**).