MATANUSANTARA.CO.ID

Faktual, Tajam, Terpercaya

Jelang Tes Penentuan Kadus Balantieng, Warga Minta Tidak Ada Kebocoran Soal dan Campur Tangan Kekuasaan

Kantor Camat Rilau Ale yang menjadi lokasi pelaksanaan tes tertulis penentuan Kepala Dusun Balantieng, Desa Bulolohe, Kabupaten Bulukumba.

BULUKUMBA, MATANUSANTARA –Perebutan kursi Kepala Dusun (Kadus) Balantieng, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, memasuki babak penentuan. Setelah dua kandidat meraih nilai imbang pada tahapan sebelumnya, tes tertulis yang akan digelar Jumat (12/6/2026) di Kantor Camat Rilau Ale kini menjadi sorotan tajam masyarakat.

Bagi warga Balantieng, ujian tersebut bukan sekadar proses administratif untuk mengisi jabatan perangkat desa. Lebih dari itu, tes tersebut dianggap sebagai momentum untuk membuktikan bahwa proses rekrutmen aparat desa masih berjalan berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan dengan kekuasaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua kandidat yang akan bertarung pada tahap akhir yakni Nurwahida Qurani, S.Ak., M.I.Kom. dan Muh. Rusli. Keduanya sebelumnya memperoleh nilai yang sama sehingga panitia menetapkan tes tertulis sebagai mekanisme penentu.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulukumba dipercaya menyiapkan materi ujian sekaligus bertindak sebagai tim penguji.

Namun menjelang pelaksanaan tes, suhu politik lokal di tingkat dusun mulai terasa meningkat. Di tengah masyarakat berkembang berbagai pembicaraan mengenai pentingnya menjaga independensi proses seleksi agar tidak tercoreng oleh dugaan kebocoran soal, keberpihakan panitia, maupun campur tangan pihak-pihak yang memiliki pengaruh.

Perbincangan tersebut muncul seiring beredarnya informasi di tengah warga yang menyebut salah satu kandidat diduga mendapat dukungan kuat dari lingkaran pemerintahan desa. Bahkan berkembang dugaan bahwa terdapat pihak tertentu yang disebut-sebut ingin mempertahankan pengaruhnya dalam struktur pemerintahan tingkat dusun.

Meski isu tersebut ramai diperbincangkan masyarakat, hingga saat ini belum terdapat bukti maupun keterangan resmi yang dapat membenarkan tudingan tersebut.

Kendati demikian, warga menilai isu yang berkembang sudah cukup menjadi alarm bagi seluruh pihak agar pelaksanaan tes dilakukan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami tidak ingin ada cerita soal bocor sebelum ujian dimulai. Jangan sampai ada peserta yang mengetahui materi atau kunci jawaban lebih dulu. Kalau itu terjadi, kepercayaan masyarakat pasti runtuh,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut warga, posisi Kepala Dusun merupakan jabatan yang sangat strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan publik serta penghubung langsung antara pemerintah desa dan masyarakat.

Karena itu, siapa pun yang nantinya dinyatakan lulus harus benar-benar memperoleh jabatan tersebut melalui proses yang bersih dan kompetitif, bukan karena faktor kedekatan, rekomendasi kelompok tertentu, atau pengaruh kekuasaan.

“Kami ingin yang menang memang karena kemampuan. Kalau prosesnya bersih, siapa pun yang terpilih pasti diterima masyarakat. Tetapi kalau ada intervensi atau permainan, itu akan menjadi beban bagi kepala dusun terpilih ke depan,” kata warga lainnya.

Perhatian masyarakat kini tertuju kepada DPMD Kabupaten Bulukumba dan panitia pelaksana yang memegang kendali penuh terhadap keamanan materi ujian. Integritas penyelenggara menjadi faktor utama yang akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil seleksi.

Warga berharap seluruh dokumen ujian, mulai dari penyusunan soal, penyimpanan, distribusi hingga pelaksanaan tes dilakukan dengan standar pengamanan yang ketat untuk menutup ruang terjadinya kebocoran maupun praktik-praktik yang berpotensi mencederai proses seleksi.

Masyarakat juga meminta seluruh pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan peserta, baik pejabat desa, mantan aparat dusun maupun tokoh berpengaruh lainnya, menjaga netralitas dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persepsi adanya keberpihakan.

Sebab dalam pandangan warga, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya satu kursi Kepala Dusun Balantieng, melainkan juga kredibilitas sistem rekrutmen perangkat desa itu sendiri.

Jika proses seleksi berjalan jujur, transparan, dan bebas intervensi, maka hasilnya akan menjadi kemenangan bagi seluruh masyarakat Balantieng. Namun sebaliknya, apabila muncul dugaan pelanggaran atau ketidaknetralan, polemik berpotensi terus membayangi pemerintahan dusun yang akan datang.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Bulolohe, panitia penjaringan, maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi yang berkembang di tengah masyarakat belum memberikan tanggapan resmi. MataNusantara masih berupaya melakukan konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (Ikb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini