Perjuangan Bahtiar di Praperadilan Kandas! Hakim PN Makassar Tolak Gugatan Status Tersangka Kasus Bibit Nanas

MAKASSAR, MATANUSANTARA –- Upaya mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menggugurkan status tersangkanya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar menemui jalan buntu. Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Arwana, S.H., M.H., secara resmi menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar terhadap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).

Putusan tersebut sekaligus memperkuat keabsahan tindakan penyidik Kejati Sulsel dalam menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, putusan perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks dibacakan dalam sidang di PN Makassar, Senin (9/11/2026). Dalam amar putusannya, hakim menolak seluruh permohonan pemohon setelah mempertimbangkan rangkaian bukti dan argumentasi hukum yang disampaikan kedua belah pihak.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Tunggal Arwana menjelaskan bahwa kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 merupakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum yang ruang lingkup pemeriksaannya dibatasi pada aspek formil.

Atas dasar itu, dalil Bahtiar yang menyatakan dirinya sebagai kepala daerah tidak bertanggung jawab maupun tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan bibit nanas tidak menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan praperadilan.

Hakim menilai argumentasi tersebut telah memasuki wilayah pembuktian materi pokok perkara yang seharusnya diuji melalui persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Keberatan Bahtiar terhadap penggunaan alat bukti juga tidak berhasil menggugurkan penetapan tersangkanya. Hakim menilai pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah.

Selain itu, sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti dalam penyidikan sebelumnya tidak sah, alat bukti tersebut tetap dapat digunakan kembali sesuai ketentuan hukum.

Persoalan penggunaan keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya turut menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho dan Dr. Makkah HM dalam persidangan, hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap keterangan saksi yang diperiksa kembali harus menitikberatkan pada substansi keterangan baru, bukan semata-mata identitas orang yang memberikan keterangan.

Bahkan, hakim menegaskan penyidik telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka.

Keberatan lainnya mengenai tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (3) KUHAP juga tidak diterima.

Hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan penyidik kepada pemohon ketika menjalani pemeriksaan. Dengan demikian, tidak dicantumkannya rincian tersebut secara tertulis tidak serta-merta menjadikan penetapan tersangka tidak sah.

Sementara itu, keberatan pemohon mengenai penyebutan namanya dalam surat dakwaan perkara lain juga dinilai tidak memiliki dasar hukum yang cukup.

Putusan tersebut disambut baik oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi. Ia mengapresiasi pertimbangan hakim yang dinilai telah memeriksa perkara secara objektif dan komprehensif berdasarkan fakta hukum selama persidangan.

“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujar Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026).

Soetarmi juga memberikan apresiasi kepada Tim Jaksa Kuasa Termohon yang telah bekerja keras mempertahankan argumentasi hukum serta menjawab seluruh dalil pemohon selama proses persidangan.

Tidak berhenti pada putusan praperadilan, Kejati Sulsel kini bersiap melanjutkan proses penanganan perkara pokok. Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus disebut akan segera merampungkan pemberkasan perkara Bahtiar untuk selanjutnya dilimpahkan ke tahap penuntutan.

“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” tutup Soetarmi.

Diketahui dalam sidang lanjutan praperadilan pada Kamis (5/11/2026), Kejati Sulsel menghadirkan ahli hukum pidana Dr. Makkah HM untuk memperkuat argumentasi mengenai penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru dan penetapan tersangka untuk kedua kalinya.

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Tunggal Arwana tersebut, pihak Bahtiar menghadirkan dua ahli hukum acara pidana, yakni Dr. Hardianto Djanggih, dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan Prof. Dr. M. Syukri Akub, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).

Sebelumnya, Kejati Sulsel menghadirkan Dr. Makkah HM sebagai ahli hukum pidana. Keterangan para ahli tersebut menjadi bagian dari rangkaian argumentasi hukum yang dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Dengan ditolaknya seluruh permohonan praperadilan, langkah penyidik Kejati Sulsel untuk melanjutkan proses hukum terhadap Bahtiar Baharuddin tetap berjalan. Meski demikian, putusan praperadilan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa tindak pidana korupsi yang disangkakan telah terbukti.

Pembuktian mengenai dugaan penyimpangan pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar selanjutnya akan diuji dalam persidangan perkara pokok apabila berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan.

Publik kini menanti langkah lanjutan Kejati Sulsel dalam merampungkan pemberkasan hingga membawa perkara tersebut ke meja hijau. Sebab, perkara ini bukan hanya menyangkut status hukum seorang mantan kepala daerah, tetapi juga pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dalam sektor pertanian dan perkebunan Sulsel.