Heboh! Status Bupati Mendadak Wiraswasta, Dugaan Manipulasi Data HT Diusut Polda Sulsel

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Ada yang janggal dalam perubahan elemen data kependudukan yang kini tengah diusut Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan. Keterangan pekerjaan yang sebelumnya tercatat sebagai bupati diduga berubah menjadi wiraswasta. Perubahan tersebut kini menjadi bagian dari perkara pidana yang menyeret seorang tersangka berinisial HT.

Dugaan manipulasi data ini bukan persoalan administratif biasa. Penyidik mengungkap bahwa perubahan keterangan pekerjaan tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan pengajuan permohonan perceraian, sementara jabatan kepala daerah memiliki ketentuan tersendiri mengenai persyaratan izin perceraian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkembangan penanganan perkara tersebut disampaikan dalam kegiatan doorstop di Mapolda Sulsel, Kamis (5/11/2026).

Kasubdit 2 Hardabangtah Ditreskrimum Polda Sulsel, Kompol Eka Wira Dharma Sibarani, didampingi Plt. Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulsel, Kompol Andi Huseng, mengungkapkan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap HT sekitar pukul 13.30 WITA.

Eka menjelaskan, penyidik menduga tersangka melakukan perubahan pada elemen data kependudukan, khususnya keterangan pekerjaan.

“Modus yang dilakukan tersangka adalah mengubah elemen data kependudukan, khususnya pada keterangan pekerjaan, dari yang sebelumnya tercatat sebagai bupati menjadi wiraswasta,” jelasnya.

Di balik perubahan keterangan pekerjaan tersebut, penyidik menduga terdapat kepentingan untuk mempermudah proses pengajuan permohonan perceraian.

Persoalannya, ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi aparatur negara mengatur persyaratan tertentu yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Penyidik mengaitkan perkara ini dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dugaan perubahan status pekerjaan dari bupati menjadi wiraswasta karena itu menjadi salah satu titik penting dalam konstruksi perkara yang sedang dibangun penyidik.

Namun, sejauh mana perubahan tersebut benar-benar berkaitan dengan pengajuan perceraian, serta bagaimana proses perubahan data itu berlangsung, masih memerlukan pembuktian melalui penyidikan dan proses peradilan.

Ditreskrimum Polda Sulsel telah menetapkan HT sebagai tersangka sejak 26 Oktober 2026. Pemeriksaan pada 5 November menjadi bagian dari pendalaman perkara untuk menguji keterangan tersangka, memperjelas rangkaian peristiwa, serta melengkapi alat bukti.

Dalam perkara ini, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Barang bukti tersebut meliputi dokumen dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, terdapat satu lembar cetakan riwayat pencetakan KTP elektronik, satu lembar asli surat pernyataan perubahan data kependudukan warga negara Indonesia, serta satu lembar asli surat kuasa pelayanan administrasi kependudukan dengan pemberi kuasa atas nama HT.

Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menjadi penting untuk menelusuri bagaimana perubahan data dilakukan, kapan perubahan diproses, dan siapa saja yang terlibat dalam tahapan pelayanan administrasi tersebut.

Perkara ini sekaligus membuka ruang pertanyaan yang lebih luas mengenai pengawasan perubahan elemen data kependudukan. Bagaimana data pekerjaan yang sebelumnya tercatat sebagai bupati dapat berubah menjadi wiraswasta? Apakah perubahan tersebut telah melalui verifikasi sesuai prosedur? Siapa yang mengajukan permohonan, dan bagaimana petugas memastikan kebenaran dokumen pendukungnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar penyidikan tidak hanya berhenti pada dugaan perbuatan tersangka, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai proses administrasi yang melatarbelakangi perubahan data.

Apabila ditemukan keterlibatan pihak lain, hal tersebut perlu didalami berdasarkan bukti dan kewenangan hukum penyidik.

Atas dugaan perbuatannya, HT disangkakan melanggar Pasal 394 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara sebagaimana disampaikan penyidik.

Polda Sulsel menegaskan bahwa penyidikan masih berjalan. Setiap fakta dan alat bukti akan didalami guna memastikan proses penegakan hukum berlangsung profesional, transparan, dan akuntabel.

Kini, yang ditunggu publik bukan hanya hasil pemeriksaan HT. Lebih jauh, bagaimana penyidik mengungkap asal-usul perubahan data tersebut, memastikan proses administrasinya, serta menjawab apakah terdapat pihak lain yang turut berperan.

Sebab, ketika data kependudukan diduga berubah untuk kepentingan tertentu, transparansi bukan sekadar tuntutan. Ia menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas administrasi negara. (***).