MATANUSANTARA.CO.ID

Faktual, Tajam, Terpercaya

Agenda Pertemuan Legal Dijadwalkan, Ketegasan Disperindag Dipertanyakan Usai SP-2 PT Mahameru Tidak Terbit

Keterangan : Ilustrasi polemik perizinan gudang PT Maha Meru Mitra Makmur di Jalan A.R. Hakim, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Meski tenggang waktu SP-1 telah berlalu, kepastian penerbitan SP-2 masih menggantung. Disperindag Makassar menjadwalkan pertemuan antara tim hukumnya dan tim legal perusahaan untuk membahas tindak lanjut persoalan tersebut. (Ilustrasi: Mata Nusantara)

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Ketegasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Makassar dalam menangani polemik perizinan gudang PT Maha Meru Mitra Makmur mulai dipertanyakan. Pasalnya, Surat Peringatan Kedua (SP-2) belum juga diterbitkan meskipun tenggang waktu Surat Peringatan Pertama (SP-1) telah berlalu. Di tengah ketidakpastian tersebut, Disperindag justru menjadwalkan pertemuan antara tim hukumnya dengan tim legal perusahaan pada pekan depan.

Persoalan gudang yang berlokasi di Jalan A.R. Hakim, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), itu sebelumnya telah menjadi perhatian tim pengawas Disperindag. Bahkan, surat peringatan pertama yang diterbitkan pada 13 Oktober 2026 memuat perintah penghentian aktivitas bongkar muat serta penggunaan bangunan sebagai gudang komersial.

Berdasarkan hasil wawancara tim redaksi Matanusantara.co.id dengan Kepala Bidang Analisis Perdagangan Disperindag Makassar, Abdul Hamid, pertemuan tersebut akan melibatkan tim hukum Disperindag dan perwakilan hukum PT Maha Meru Mitra Makmur.

“Terkait Mahameru, informasi terbaru yang saya dapat, pekan depan legal Disperindag akan lakukan pertemuan bersama legal pihak perusahaan,” katanya melalui via telepon WhatsApp, Rabu (18/11/2026).

Menurut Hamid, dirinya juga diundang menghadiri pertemuan tersebut untuk memaparkan hasil pemeriksaan dan sejumlah temuan tim pengawas selama melakukan pemantauan terhadap aktivitas pergudangan perusahaan.

“Saya juga diundang. Dalam rapat itu saya selaku pengawas Disperindag, nantinya memaparkan temuan-temuan tim di lapangan,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai kepastian penerbitan SP-2, Hamid menjelaskan bahwa penanganan persoalan PT Maha Meru Mitra Makmur kini berada dalam koordinasi tim hukum Disperindag Makassar.

Ia menyebut tim hukum juga memiliki kewenangan dalam penerbitan SP-2. Namun, langkah administratif berikutnya kemungkinan baru diketahui setelah pertemuan dengan pihak perusahaan dilaksanakan.

“Jadi saat ini ditangani tim legal Disperindag. Tim legal juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP-2. Mungkin langkah-langkah selanjutnya baru diketahui setelah agenda pekan depan dilaksanakan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan aturan. Sebab, Disperindag sebelumnya telah menetapkan batas waktu 14 hari kalender bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam SP-1.

Jika tenggang waktu telah berlalu, apa dasar pertimbangan Disperindag belum menerbitkan SP-2? Apakah kewajiban perusahaan telah dipenuhi, atau terdapat kebijakan tertentu yang menjadi dasar penundaan tahapan sanksi administratif?

Hamid pun menyarankan agar awak media berkoordinasi langsung dengan tim hukum Disperindag untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap mengenai perkembangan penanganan perusahaan.

“Mungkin kita (media) lebih bagusnya menghubungi tim legal Disperindag untuk mempertanyakan perkembangan terbaru penanganan kasus PT Mahameru,” ujarnya.

Namun, upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi melalui pesan singkat dan panggilan WhatsApp kepada tim hukum Disperindag Makassar belum memperoleh tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Sebelumnya, pada Senin (19/10/2026), tim redaksi Mata Nusantara melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas gudang PT Maha Meru Mitra Makmur di Jalan A.R. Hakim, Kecamatan Tallo.

Dalam pemantauan tersebut, redaksi mendapati pintu gudang perusahaan terbuka lebar. Sejumlah karyawan juga masih terlihat melakukan aktivitas bongkar muat barang, meskipun SP-1 telah diterbitkan sejak 13 Oktober 2026.

Temuan itu menjadi perhatian karena surat peringatan tersebut memuat perintah penghentian aktivitas pergudangan. Meski demikian, pemantauan pada 19 Oktober belum membuktikan bahwa aktivitas serupa terus berlangsung setelah tenggang waktu SP-1 berakhir.

Persoalan semakin mengemuka ketika hingga Kamis (29/10/2026), Disperindag Makassar belum menerbitkan SP-2. Abdul Hamid sebelumnya menjelaskan bahwa perusahaan diberikan kesempatan untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rencana usaha swalayan melalui Dinas Tata Ruang Makassar.

“SP-2 tidak diterbitkan karena diberikan kesempatan (kebijakan). Saat ini Mahameru mengajukan permohonan PBG Swalayan ke Distaru,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (29/10/2026).

Penjelasan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Hamid telah menyampaikan bahwa SP-2 akan diterbitkan apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditentukan.

“Apabila Teguran Pertama ini sampai 14 hari ke depan belum juga diindahkan, maka akan dikeluarkan Peringatan Kedua sebagai bentuk sanksi administratif dan penutupan gudang tersebut,” tegasnya dalam keterangan terdahulu.

Perbedaan antara rencana penindakan yang sebelumnya disampaikan dan kebijakan pemberian kesempatan tambahan kepada perusahaan membutuhkan penjelasan terbuka, terutama mengenai dasar hukum belum diterbitkannya SP-2 dan status pelaksanaan perintah penghentian aktivitas pergudangan.

Berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) Nomor BAPL-PT.MMMM/DISPERIN/X/2025 yang diperoleh redaksi, persoalan administrasi pergudangan perusahaan sebenarnya telah menjadi perhatian tim pengawas sejak 2025.

Dokumen tersebut mencatat sejumlah dokumen pergudangan yang masa berlakunya telah berakhir, yakni Tanda Daftar Gudang Nomor 02/21/TDG/X/1998, Daftar Ruang Penyimpanan Nomor 004/Perindag/I/2004, serta SKPB Nomor 02/Perindagkopdal/III/2007 yang tercatat berakhir pada 4 Maret 2012.

Disperindag sebelumnya juga menilai aktivitas pergudangan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kawasan Pergudangan.

Instansi tersebut turut merujuk Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2043 serta Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Gudang.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, perusahaan diberikan dua alternatif penyelesaian, yakni menyesuaikan kegiatan usaha menjadi swalayan dengan memenuhi persyaratan perizinan atau merelokasi aktivitas pergudangan ke kawasan yang sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Makassar, Mario Said, sebelumnya menyampaikan bahwa permohonan perusahaan telah masuk ke Dinas Tata Ruang.

“Coba koordinasi sama Tata Ruang, karena ini permohonan sudah masuk ke Dinas Tata Ruang,” sebutnya, Minggu (25/10/2026).

Adapun Kepala Dinas Tata Ruang Makassar, Fuad Azis, ketika dikonfirmasi pada Kamis (29/10/2026), meminta waktu untuk melakukan pengecekan terhadap permohonan tersebut.

Hingga informasi terakhir yang diperoleh redaksi, belum terdapat penjelasan resmi mengenai status penerbitan PBG perusahaan.

Pengajuan PBG tidak otomatis berarti persetujuan telah diterbitkan. Proses tersebut juga tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban perusahaan untuk mematuhi ketentuan perizinan, tata ruang, maupun perintah administratif yang masih berlaku.

Kini, rencana pertemuan antara tim hukum Disperindag Makassar dan tim legal PT Maha Meru Mitra Makmur menjadi momentum untuk menjawab berbagai persoalan yang belum memperoleh kejelasan.

Publik membutuhkan kepastian mengenai dasar pemberian kesempatan tambahan kepada perusahaan, perkembangan permohonan PBG, serta langkah pengawasan setelah tenggang waktu SP-1 berlalu.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap keputusan administratif memiliki dasar hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Pemberian kesempatan kepada pelaku usaha untuk melengkapi perizinan harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, persoalan ini bukan sekadar mengenai SP-2 yang belum diterbitkan, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, transparansi pengawasan, dan konsistensi Disperindag Makassar dalam menjalankan kewenangannya.

Apakah pertemuan tim hukum pekan depan akan menghasilkan kepastian penindakan administratif, atau justru memperpanjang ketidakjelasan nasib SP-2 PT Maha Meru Mitra Makmur?

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Matanusantara.co.id masih berupaya memperoleh klarifikasi dari tim hukum Disperindag Makassar serta manajemen PT Maha Meru Mitra Makmur mengenai perkembangan perizinan dan tindak lanjut atas SP-1.

Mata Nusantara membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi, akurasi pemberitaan, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. (***).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini