Aliansi Madura Indonesia Datangi Kantor PAN, Desak Audit Dugaan Pemotongan Dana Reses

SURABAYA, MATANUSANTARA — Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi kantor DPD Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pemotongan anggaran kegiatan reses anggota legislatif yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

Dalam aksi tersebut, Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran reses serta meminta adanya penegakan hukum apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

Koordinator aksi, Abdul Azis, menyampaikan bahwa dugaan pemotongan anggaran reses berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari kegiatan serap aspirasi yang dilaksanakan oleh para wakil rakyat.

Menurutnya, apabila anggaran yang telah dialokasikan tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka kualitas pelaksanaan reses dapat menurun dan berdampak pada optimalisasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada anggota legislatif.

Dalam orasinya, massa aksi mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran reses yang disebut tidak sesuai dengan ketentuan. Mereka menilai diperlukan transparansi dan keterbukaan informasi dari pihak terkait guna menghindari munculnya spekulasi maupun dugaan penyimpangan yang berkembang di tengah masyarakat.

Selain mendesak audit oleh lembaga yang berwenang, AMI juga meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Massa menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun hukum.

Perwakilan massa kemudian diterima oleh H. Surat, S.Pd, selaku perwakilan DPD PAN untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, AMI meminta partai melakukan evaluasi internal terhadap kader yang namanya disebut dalam dugaan tersebut serta mendukung proses pemeriksaan secara terbuka, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan dalam suasana tertib. Massa berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah konkret berupa audit independen, transparansi penggunaan anggaran, serta penegakan hukum yang adil apabila ditemukan adanya pelanggaran.

Aliansi Madura Indonesia menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan mendorong terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. (***)