Empat Perkara Lampaui Target, Satgas Mafia Tanah Kejati Sulsel Kembali Raih PIN EMAS Nasional
MAKASSAR, MATANUSANTARA –Konsistensi Satgas Mafia Tanah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani tindak pidana pertanahan kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Tahun 2026, tim gabungan yang melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Polda Sulsel, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel berhasil meraih penghargaan PIN EMAS setelah melampaui target penyelesaian perkara yang ditetapkan.
Penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan institusional. Satgas Mafia Tanah Sulsel mencatatkan realisasi penyelesaian empat perkara dari target operasi sebanyak tiga perkara sepanjang 2026.
Capaian itu menjadi dasar pemberian PIN EMAS dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Grand Platinium Hotel, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melalui prosesi penyematan PIN EMAS kepada Satgas Mafia Tanah tingkat provinsi yang dinilai berprestasi.
Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulsel, Teguh Suhendro, yang hadir dalam kegiatan tersebut, melaporkan bahwa keberhasilan melampaui Target Operasi (TO) menjadi salah satu indikator pencapaian Satgas Mafia Tanah Sulawesi Selatan.
Capaian tahun ini sekaligus memperkuat rekam jejak Satgas Mafia Tanah Sulsel yang telah empat kali menerima penghargaan PIN EMAS, masing-masing pada 2022, 2024, 2025, dan 2026.
Rentetan penghargaan tersebut mencerminkan keberlanjutan sinergi tiga institusi penegak hukum dan administrasi pertanahan dalam menghadapi persoalan mafia tanah di Sulawesi Selatan.
Kolaborasi Kejati Sulsel, Polda Sulsel, dan Kanwil BPN Sulsel menjadi instrumen penting dalam penanganan perkara yang kerap melibatkan persoalan dokumen, status kepemilikan, penguasaan lahan, hingga konflik hak atas tanah.
Persoalan mafia tanah sendiri bukan perkara sederhana. Praktik penyimpangan di sektor pertanahan berpotensi merampas hak masyarakat, memicu sengketa berkepanjangan, menghambat investasi, bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap aset yang dimiliki warga.
Karena itu, keberhasilan melampaui target penanganan perkara harus menjadi bagian dari upaya yang lebih besar, yakni memastikan setiap proses penegakan hukum mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak masyarakat.
Rakernas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2026 diikuti 319 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Forum nasional tersebut mempertemukan unsur utama tiga pilar pemberantasan mafia tanah tingkat provinsi, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi, Kapolda, dan Kepala Kantor Wilayah BPN.
Peserta tambahan juga melibatkan unsur penuntut umum, penyidik kepolisian, serta PPNS BPN sesuai komposisi yang ditetapkan dalam kegiatan tersebut.
Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Brigjen Pol. Dr. Hendra Gunawan, S.I.K., M.Si.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan strategis dari unsur pimpinan lembaga penegak hukum. Kabareskrim Mabes Polri diwakili Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Brigjen Pol. Suhirman, sedangkan Jaksa Agung RI diwakili Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Fr. Leonard Eben Ezer, S.H., M.H.
Puncak kegiatan ditandai dengan sambutan dan penyematan PIN EMAS oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid kepada Satgas Mafia Tanah tingkat provinsi yang berhasil menunjukkan capaian kinerja.
Setelah prosesi penghargaan dan foto bersama, peserta Rakernas dibagi ke dalam enam kelompok kerja tematik untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat pencegahan, penanganan konflik, serta penindakan tindak pidana pertanahan.
Bagi Kejati Sulsel dan jajaran Satgas Mafia Tanah, penghargaan keempat ini merupakan pencapaian sekaligus tanggung jawab untuk mempertahankan konsistensi penegakan hukum.
Namun, ukuran keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak semata-mata terletak pada penghargaan atau jumlah perkara yang dituntaskan. Lebih penting dari itu adalah sejauh mana proses hukum mampu mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, memulihkan hak masyarakat yang dirugikan, dan mencegah praktik serupa kembali terjadi.
Publik kini menantikan keterbukaan mengenai empat perkara yang berhasil dituntaskan tersebut, termasuk konstruksi kasus, pihak yang dimintai pertanggungjawaban, serta dampak penanganannya terhadap perlindungan hak masyarakat atas tanah.
PIN EMAS menjadi pengakuan atas capaian kinerja. Akan tetapi, kepercayaan publik terhadap pemberantasan mafia tanah tetap ditentukan oleh konsistensi, transparansi, dan keberanian penegakan hukum tanpa pandang bulu. (***).

Tinggalkan Balasan