Empat Tahun Krisis Air Bersih, Anak-Anak Turun Demo: “Pemerintah Tutup Mata”

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Krisis pelayanan air bersih di Kota Makassar kembali memicu gelombang kemarahan masyarakat. Kebutuhan primer yang seharusnya menjadi hak dasar warga dinilai semakin memburuk tanpa solusi nyata dari pemerintah maupun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi – Hak Asasi Manusia (LSM GEMPAK-HAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balaikota Makassar, Jumat (22/5/2026). Aksi tersebut menyuarakan protes keras terhadap buruknya distribusi air bersih yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Pemandangan berbeda terlihat dalam demonstrasi kali ini. Sejumlah anak-anak berusia sekitar 7 hingga 10 tahun ikut berdiri di tengah massa aksi sambil mengibarkan bendera Merah Putih dan meneriakkan tuntutan kepada pemerintah. Kehadiran mereka menjadi simbol keresahan warga yang selama ini terdampak langsung akibat krisis air bersih.

Sorakan massa menggema meminta Pemerintah Kota Makassar segera melakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi PDAM. Mereka menilai pelayanan air bersih tidak lagi mencerminkan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Demonstrasi yang diikuti mahasiswa, masyarakat, dan aktivis LSM itu turut mendesak dilakukan audit transparan terhadap sistem pelayanan PDAM. Massa juga meminta adanya kompensasi dan pengurangan tagihan bagi pelanggan terdampak, serta penegakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tak hanya itu, massa melontarkan ultimatum keras kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar agar mundur dari jabatan apabila dinilai tidak mampu menghadirkan solusi konkret atas persoalan air bersih yang terus berulang.

Sekitar pukul 14.50 Wita, perwakilan massa akhirnya diterima oleh Kepala Bidang Ideologi Kesbangpol Kota Makassar, Drs. Amrun. Dalam pertemuan tertutup tersebut, Amrun mengakui ketidakhadiran pimpinan daerah karena agenda lain, namun memastikan seluruh tuntutan massa akan diteruskan kepada pimpinan.

“Untuk tuntutan masalah penanganan krisis air bersih yang berdampak kepada masyarakat, kami akan catat dan sampaikan ke pimpinan,” ujar Amrun di hadapan demonstran.

Ia juga menanggapi ultimatum pengunduran diri pejabat daerah dengan nada diplomatis dan meminta waktu agar persoalan tersebut dapat dicarikan jalan keluar terbaik.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum LSM GEMPAK-HAM, Emil Salim, S.E., S.H., menegaskan aksi tersebut merupakan representasi jeritan ribuan warga yang selama ini merasa dirugikan akibat buruknya pelayanan PDAM.

“Ada wilayah yang sudah empat tahun tidak merasakan aliran air lancar. Kelurahan Barana, Maccini Gusung, Maradekaya hingga Kerung-Kerung, warga di sana terpaksa membeli air sementara tagihan PDAM tetap masuk penuh setiap bulan,” ujarnya.

Menurut Emil, kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan serius dalam tata kelola pelayanan PDAM Kota Makassar. Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh terus membiarkan penderitaan masyarakat berlangsung tanpa langkah konkret dan terukur.

“Krisis air bersih ini bukan lagi persoalan teknis biasa. Ini sudah menyangkut hak hidup masyarakat dan bentuk nyata pelayanan publik yang gagal dipenuhi pemerintah,” tegasnya. (Ramadhan)