Gelombang Desakan Transparansi Menguat, Mahasiswa Soroti Lonjakan Harta Kadis Pendidikan Sulsel

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Aroma tuntutan transparansi terhadap pejabat publik kembali menggema di Kota Makassar. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (18/06/2026).

Aksi tersebut menjadi sorotan setelah massa secara terbuka mempertanyakan lonjakan nilai harta kekayaan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dengan membawa spanduk, poster tuntutan, dan pengeras suara, massa aksi mendesak adanya penjelasan terbuka kepada publik terkait peningkatan nilai kekayaan pejabat berinisial I.N. yang dinilai cukup signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data LHKPN yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai harta kekayaan yang bersangkutan tercatat sebesar Rp293.314.786 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi Rp7.844.659.812 pada tahun 2024.

Data tersebut kemudian memantik perhatian publik dan menjadi dasar mahasiswa meminta adanya klarifikasi terbuka demi menjaga integritas institusi pendidikan serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa tuntutan yang mereka suarakan bukan bentuk penghakiman maupun tuduhan tindak pidana, melainkan bagian dari kontrol sosial terhadap pejabat publik yang wajib menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Situasi aksi sempat memanas setelah massa aksi tidak berhasil bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Kekecewaan peserta aksi terlihat ketika perwakilan instansi menyampaikan bahwa pimpinan tidak dapat hadir menemui demonstran.

Meski demikian, massa akhirnya diterima oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Pendidikan Sulsel yang mewakili pihak instansi.

Di hadapan massa aksi, pihak Dinas Pendidikan menyampaikan permohonan maaf sekaligus menyatakan kesiapan memfasilitasi pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan perwakilan mahasiswa dalam waktu yang akan ditentukan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Kadis tidak sempat menemui massa aksi hari ini. Namun kami siap memfasilitasi pertemuan antara pihak Kadis dan perwakilan massa aksi agar seluruh aspirasi dan tuntutan dapat disampaikan secara langsung,” ujar perwakilan Dinas Pendidikan.

Namun pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredam tuntutan mahasiswa.

Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum, Bung Cimeng, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada penjelasan yang dianggap mampu menjawab keresahan publik.

Menurutnya, keterbukaan pejabat publik terhadap data kekayaan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Kami datang membawa tuntutan yang lahir dari semangat pengawasan publik. Jika tuntutan yang kami sampaikan tidak diindahkan, maka Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum akan kembali turun ke jalan dengan gelombang massa yang lebih besar. Kami akan terus mengawal persoalan ini demi terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta keadilan bagi masyarakat,” tegas Bung Cimeng di tengah orasi.

Tak hanya mendesak klarifikasi terbuka, massa aksi juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap laporan harta kekayaan yang telah dipublikasikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Mahasiswa turut meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara profesional, independen, dan transparan terhadap sumber pertambahan harta kekayaan yang dilaporkan.

Bagi mahasiswa, persoalan tersebut bukan sekadar tentang angka dalam laporan kekayaan, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang lahirnya integritas dan keteladanan.

Aksi kemudian ditutup dengan seruan moral kepada masyarakat, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan agar ikut mengawal pengawasan terhadap penyelenggara negara.

Seruan “Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia” menggema dari barisan massa sebelum aksi berakhir dalam keadaan tertib dan kondusif.