Kajati Sulsel Serukan Kebangkitan Nasional Berbasis Integritas dan Kedaulatan Digital

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Semangat kebangkitan nasional kembali digaungkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) melalui pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (20/05/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Sila H. Pulungan, selaku Inspektur Upacara. Turut hadir Wakil Kepala Kejati Sulsel Prihatin, para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, para Koordinator, jajaran jaksa, pegawai, hingga staf di lingkungan Adhyaksa Sulsel.

Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengangkat tema besar “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, sebuah refleksi atas tantangan bangsa yang kini tidak lagi hanya bertumpu pada ancaman fisik dan teritorial, melainkan juga ancaman di ruang digital, informasi, dan degradasi karakter generasi muda.

Dalam amanat seragam Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, yang dibacakan Kajati Sulsel, ditegaskan bahwa kebangkitan nasional harus dimaknai sebagai gerakan kolektif bangsa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas nasional.

Pidato tersebut menempatkan lahirnya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 sebagai titik awal kesadaran nasional bangsa Indonesia dalam melawan ketertinggalan dan penjajahan.

Kini, lebih dari satu abad kemudian, tantangan bangsa disebut telah berevolusi menuju persoalan kedaulatan data, transformasi digital, hingga penguatan sumber daya manusia yang berdaya saing.

“Kebangkitan Nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan,” ujar Dr. Sila H. Pulungan saat membacakan amanat Menkomdigi RI.

Dalam pidato tersebut juga dipaparkan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang difokuskan pada pembangunan fondasi generasi masa depan melalui pendekatan pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan transformasi digital nasional.

Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis bagi pelajar, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, layanan Cek Kesehatan Gratis, hingga penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tahan bangsa dari tingkat akar rumput.

Tak hanya itu, pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap perlindungan anak di ruang digital melalui pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi yang mulai diterapkan sejak 28 Maret 2026 itu menegaskan kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital berisiko tinggi demi menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan beretika.

Bagi institusi penegak hukum, pesan tersebut dinilai menjadi pengingat penting bahwa tantangan penegakan hukum ke depan tidak hanya berkaitan dengan kriminalitas konvensional, tetapi juga menyentuh keamanan siber, perlindungan data, hingga pengawasan ekosistem digital nasional.

Di akhir amanatnya, Kajati Sulsel mengajak seluruh insan Adhyaksa menjadikan Asta Cita sebagai arah moral dan kompas utama dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berintegritas.

Ia juga menyerukan agar semangat persatuan dan pengabdian yang diwariskan para pendiri bangsa melalui Boedi Oetomo terus dijaga sebagai energi kolektif membangun Indonesia yang berdaulat dan maju.

“Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara!” tegas Dr. Sila H. Pulungan menutup amanatnya.

Pelaksanaan upacara Harkitnas 2026 di lingkungan Kejati Sulsel berlangsung tertib, penuh khidmat, dan sarat semangat nasionalisme, menjadi simbol komitmen institusi Adhyaksa dalam menjaga integritas hukum sekaligus mengawal arah kebangkitan bangsa di era digital. (***)