Kapal Asal Bulukumba Terjaring di Laut Selayar! Tak Punya Izin, Langsung Digiring ke Check Point

SELAYAR, MATANUSANTARA – Uji coba penerapan check point pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di kawasan Taman Nasional Takabonerate resmi dimulai, Minggu (28/9/2025).

Aksi gabungan ini langsung membuahkan hasil mengejutkan, tiga kapal nelayan asal Bulukumba kedapatan beroperasi tanpa dokumen resmi di perairan Latondu Kecil.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate, Wiliam D.T. Tengker, dengan melibatkan tim terpadu dari Polres Kepulauan Selayar, Kodim 1415 Selayar, TNTBR, BPKPD, dan sejumlah NGO.

Dalam operasi tersebut, tim dibagi menjadi dua unit. Unit pertama ditempatkan di Pulau Rajuni sebagai check point sekaligus pusat edukasi nelayan, sementara unit kedua melakukan patroli dan mengarahkan kapal ke titik pemeriksaan.

Hasilnya, tiga kapal nelayan asal Bulukumba kedapatan tak memiliki Surat Izin Berlayar, Surat Izin Penangkapan Ikan, bahkan tak mengibarkan bendera merah putih di atas kapal.

Kasat Polairud Polres Selayar, Aiptu Amat Soedachlan, yang memimpin langsung patroli, menegaskan bahwa penanganan dilakukan sesuai kebijakan Kepala Balai TNTBR.

“Ketiga juragan kapal diarahkan ke Pulau Rajuni untuk sosialisasi dan diminta segera melengkapi dokumen. Namun, jika ke depan masih mengulangi pelanggaran, tindakan hukum akan diberlakukan,” tegasnya.

Adapun pemilik kapal yang terjaring yakni:

• Marzuki (45), juragan kapal Buana 77 asal Desa Bontotiro.
• Ruslan (45), juragan kapal Bunga Jabea asal Para-para, Kecamatan Bontotiro.
• Sukri (42), nelayan asal Para-para, Kecamatan Bontotiro, dengan kapal tak bernama.

Sebelumnya, Bupati Kepulauan Selayar H. Natsir Ali sudah menegaskan pentingnya penerapan check point ini.

“Semua kapal nelayan yang masuk harus melakukan check point. Semua ikan yang ditangkap wajib terdata. Retribusi dari kebijakan ini akan kembali untuk kesejahteraan masyarakat Selayar,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP Didid Imawan, yang menegaskan dukungan penuh Polri.

Menurutnya, selama ini sumber daya laut Selayar banyak diambil kapal dari luar daerah tanpa memberi kontribusi bagi masyarakat lokal.

“Nelayan kita makin tersisih karena kapal luar berukuran lebih besar dan pakai alat modern, sementara nelayan lokal masih tradisional. Check point ini jadi langkah awal menata kembali pemanfaatan laut agar lebih adil dan bermanfaat untuk masyarakat Selayar,” ungkapnya.

Patroli gabungan ini diharapkan menjadi tonggak awal pengelolaan laut Takabonerate yang lebih ketat, terkontrol, dan berpihak pada nelayan lokal.