MATANUSANTARA.CO.ID

Faktual, Tajam, Terpercaya

Klarifikasi Owner SPBU Kalibone vs Anak Buah Berbeda, Dugaan Prioritaskan Pengepul Solar Subsidi Mencuat

Keterangan : Ilustrasi komunikasi antara pemilik SPBU Kalibone, awak media, operator, dan pengawas terkait dugaan pembatasan serta tebang pilih pelayanan solar subsidi. Perbedaan keterangan pemilik dan petugas menjadi sorotan setelah sebuah tronton yang mengangkut benda menyerupai tangki terpantau melakukan pengisian ketika kendaraan lain masih mengantre. Dugaan pelayanan terhadap pengepul solar subsidi masih memerlukan pembuktian. (Dok/Spesial/Chatgpt/Matanusantara).

PANGKEP, MATANUSANTARA — Klarifikasi H. Lutfi, pemilik SPBU Kalibone dengan nomor registrasi 74-906-27 yang terletak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan (Sulsel), terkait dugaan pembatasan dan praktik tebang pilih penyaluran solar subsidi justru memunculkan persoalan baru, Kamis 19 November 2026.

Persoalan baru tersebut setelah pernyataan sang pemilik berbeda dengan keterangan pengawas dan operator yang sebelumnya ditemui langsung oleh tim redaksi MataNusantara.co.id.

Perbedaan tersebut turut memperkuat alasan untuk menelusuri dugaan pelayanan khusus terhadap sebuah kendaraan yang dicurigai berkaitan dengan aktivitas pengepulan solar subsidi.

Berdasarkan hasil konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/11/2026), pemilik SPBU Kalibone yang dikenal dengan sapaan H. Lutfi membantah adanya kebijakan pembatasan pelayanan maupun praktik tebang pilih.

Ia menyebut penghentian pengisian solar dilakukan karena persediaan BBM mulai menipis, bukan berdasarkan batas waktu pelayanan sebagaimana disampaikan pengawasnya.

“Tidak ada pembatasan pak,” jawab Lutfi saat dimintai klarifikasi.

Menurut Lutfi, penghentian sementara penjualan dilakukan untuk menghindari kemungkinan endapan atau kotoran dari tangki penyimpanan ikut tersedot ke tangki kendaraan konsumen.

“Jika stok sisa sedikit maka kita tidak jual lagi pak, karena dikuatirkan kotoran BBM ikut terisap masuk ke tangki mobil pelanggan,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai jumlah persediaan solar yang tersisa saat pelayanan dihentikan, Lutfi mengungkapkan bahwa stok masih berada pada kisaran 750 liter.

“Sekitar sisa 750 liter pak,” katanya.

Lutfi juga mempertanyakan keuntungan yang bisa diperoleh pengelola apabila sengaja membatasi penjualan solar subsidi, mengingat harga BBM tersebut tetap sama pada hari berikutnya.

“Tidak ada juga untungnya bagi kami kalau dibatasi pak, besoknya juga kita jual dgn harga yg sama,” ungkapnya.

Namun, keterangan tersebut berbeda dengan penjelasan pengawas SPBU Kalibone bernama Ali yang sebelumnya ditemui tim redaksi saat melakukan penelusuran langsung pada Minggu dini hari (15/11/2026).

Ali saat itu menyebut pembatasan waktu pelayanan merupakan kebijakan pengelola untuk menghindari antrean panjang yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

“Jadi bos lakukan aturan itu, agar para konsumen tidak melakukan antrian panjang agar tidak menyebabkan kemacetan,” jelas Ali.

Menurut Ali, pembatasan juga dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan dari SPBU lain yang datang melakukan pengisian solar subsidi di Kalibone.

“Untuk menghindari penumpukan konsumen dari SPBU tempat lain yang datang di SPBU sini. Jadi kami melakukan batas waktu pelayanan konsumen untuk solar subsidi agar menghindari antrian panjang,” katanya.

Ketika keterangan tersebut kembali dikonfirmasi kepada Lutfi, pemilik SPBU itu membantah adanya aturan penghentian pelayanan berdasarkan batas waktu tertentu.

“Tidak begitu pak,” jawabnya.

“Maksudnya disetop jika stoknya sudah kurang pak,” lanjut Lutfi.

Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penghentian pelayanan solar subsidi. Apakah benar disebabkan kondisi teknis persediaan BBM atau terdapat kebijakan internal pengelola yang belum dijelaskan secara menyeluruh?

Persoalan semakin menarik ketika keterangan operator SPBU bernama Aidil turut dibandingkan dengan penjelasan pemilik.

Dalam penelusuran sebelumnya, Aidil mengaku telah menghubungi atasannya untuk memastikan kelanjutan pelayanan terhadap sejumlah kendaraan yang masih mengantre.

Namun, menurut Aidil, instruksi yang diterimanya justru meminta agar pelayanan dihentikan setelah satu kendaraan selesai melakukan pengisian.

“Tadi saya telepon lagi. Dia bilang selesai satu mobil, Eh. Stop mi besok lagi,” ungkap Aidil.

Ketika dipertegas apakah pelayanan dihentikan meskipun stok solar masih tersedia, Aidil membenarkannya.

“Iya,” jawabnya.

Keterangan operator tersebut menunjukkan adanya instruksi penghentian pelayanan, tetapi belum menjelaskan apakah keputusan itu berkaitan dengan batas minimum persediaan BBM atau alasan operasional lainnya.

Di tengah perbedaan keterangan tersebut, temuan kendaraan tronton yang mengangkut tiga benda menyerupai tangki turut menjadi perhatian dalam penelusuran dugaan pelayanan khusus.

Sebelumnya, tim redaksi MataNusantara.co.id mendatangi SPBU Kalibone bernomor registrasi 74-906-27 di Jalan Poros Maros–Pangkep pada Minggu dini hari (15/11/2026).Saat itu, sejumlah kendaraan truk 10 roda hingga tronton terlihat mengantre untuk mendapatkan solar subsidi. Sebagian pengemudi bahkan mengaku telah menunggu selama berjam-jam.

Di tengah antrean tersebut, awak media mendapati sebuah kendaraan tronton 10 roda yang mengangkut tiga benda menyerupai tangki tengah melakukan pengisian solar subsidi.

Ketika awak media mendekat untuk meminta keterangan, aktivitas pengisian kendaraan tersebut terhenti dan kendaraan kemudian meninggalkan lokasi.

Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai fungsi benda menyerupai tangki yang diangkut, tujuan penggunaan solar yang dibeli, serta kesesuaian transaksi dengan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi.

Namun, keberadaan benda menyerupai tangki tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa kendaraan dimaksud merupakan pengepul atau terlibat dalam penyalahgunaan solar subsidi.

Saat dikonfirmasi di lokasi, Aidil menyebut kendaraan tersebut melakukan pengisian solar senilai Rp1 juta.

“Dia lama disini, karena menunggu sampai jam 12 Malam (00:00) agar barcodenya bisa digunakan kembali,” ungkapnya.

Pernyataan operator mengenai penggunaan kembali barcode setelah pergantian hari menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa lebih lanjut, terutama untuk memastikan apakah transaksi telah sesuai dengan identitas kendaraan dan batas pembelian yang berlaku.

Di sisi lain, seorang pengemudi truk mengaku telah tiba lebih dahulu dibandingkan kendaraan yang sedang dilayani.

“Saya menunggu mulai Jam delapa, Sampai sekarang saya tidak dikasih,” keluhnya.

Pengemudi tersebut mengaku hanya memperoleh informasi bahwa pengisian solar untuk kendaraannya baru dapat dilakukan keesokan hari.

“Besok pi lagi,” katanya.

Keterangan pengemudi itu menjadi dasar munculnya dugaan pelayanan tidak merata terhadap kendaraan yang mengantre.

Jika benar terdapat kendaraan yang memperoleh pelayanan mendahului konsumen lain tanpa alasan operasional yang sah, mekanisme antrean dan pengawasan transaksi di SPBU Kalibone patut diperiksa.

Terlebih, kendaraan yang menjadi sorotan terlihat mengangkut benda menyerupai tangki, sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap fungsi muatan dan peruntukan solar yang dibeli.

Dugaan adanya kendaraan pengepul yang memperoleh pelayanan khusus belum dapat dipastikan. Untuk membuktikannya, diperlukan data transaksi, identitas kendaraan, dokumen pengangkutan, serta bukti mengenai penggunaan atau pemindahan BBM setelah pembelian.

Menanggapi temuan tersebut, Lutfi menegaskan bahwa seluruh kendaraan wajib mengikuti antrean.

“Semuanya harus antri pak,” jawabnya.

Ketika kembali ditanya mengenai dugaan praktik tebang pilih oleh operator, Lutfi membantahnya.

“Tidak ada itu tebang pilih pak,” tegasnya.

Bantahan pemilik SPBU merupakan bagian dari klarifikasi yang harus diperhatikan. Namun, perbedaan keterangan antara pengemudi, operator, pengawas, dan pemilik masih menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan pemeriksaan berdasarkan bukti.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai standar pelayanan solar subsidi, khususnya terkait penghentian penjualan ketika persediaan BBM masih tersedia.

Pengakuan Lutfi mengenai sisa stok sekitar 750 liter juga perlu dikaji secara teknis untuk memastikan apakah volume tersebut telah mencapai batas minimum operasional yang mengharuskan pelayanan dihentikan demi menjaga kualitas BBM.

Selain itu, rekaman CCTV dan catatan transaksi digital perlu diperiksa untuk memastikan urutan pelayanan kendaraan, penggunaan barcode, volume pembelian, serta kesesuaian identitas kendaraan penerima solar subsidi.

Pemeriksaan terhadap kendaraan tronton yang mengangkut tiga benda menyerupai tangki juga diperlukan guna memastikan apakah pengisian dilakukan untuk kebutuhan operasional kendaraan atau terdapat indikasi penggunaan BBM di luar peruntukannya.

Persoalan ini tidak cukup dijawab hanya dengan bantahan maupun keterangan lisan yang berbeda. Data operasional dan transaksi diperlukan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.

Sebelumnya diberitakan, dugaan pembatasan pelayanan solar subsidi di SPBU Kalibone mencuat setelah sejumlah pengemudi mengeluhkan antrean panjang hingga berjam-jam.

Dalam penelusuran tersebut, operator mengungkapkan adanya instruksi penghentian pelayanan, sedangkan pengawas menyebut pembatasan waktu dilakukan untuk menghindari kemacetan.

Namun, pemilik SPBU memberikan penjelasan berbeda dengan menyatakan penghentian dilakukan karena persediaan solar sudah menipis.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh hasil pemeriksaan resmi Pertamina yang membuktikan adanya pelayanan khusus terhadap pengepul solar subsidi maupun pelanggaran distribusi BBM bersubsidi di SPBU Kalibone.

Redaksi MataNusantara.co.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pemilik SPBU, pengawas, operator, pengemudi kendaraan yang menjadi sorotan, serta Pertamina Patra Niaga.

Publik berhak mengetahui mengapa pelayanan dihentikan ketika stok solar disebut masih tersedia, mengapa sejumlah kendaraan belum dilayani, serta apakah kendaraan yang mengangkut benda menyerupai tangki telah menjalani transaksi sesuai ketentuan.

Perbedaan keterangan antara pemilik dan anak buahnya, ditambah keluhan pengemudi mengenai urutan pelayanan, menjadi alasan penting untuk mendorong pemeriksaan yang transparan dan objektif.

Sebab, penyaluran solar subsidi bukan hanya persoalan transaksi antara SPBU dan konsumen, melainkan juga menyangkut pengawasan penggunaan BBM yang mendapat subsidi pemerintah agar benar-benar tepat sasaran.

Jika ditemukan adanya penyimpangan, pihak berwenang perlu mengambil tindakan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila seluruh transaksi telah sesuai prosedur, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini