PALOPO, MATANUSANTARA – Sorotan publik terhadap Kapolres Palopo AKBP Dedy Surya Darma, semakin memanas. Setelah sebelumnya anggota DPR RI, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang (JFK), melontarkan kritik tajam atas sikap tertutup aparat terhadap media, kini giliran aktivis Nuryadin yang ikut bersuara keras.
Menurutnya, pejabat publik tidak boleh menghindar dari jurnalis ketika dimintai klarifikasi terkait isu yang sedang jadi perhatian masyarakat.
“Betul kata beliau, Kapolres sebagai pelayan publik harus terbuka dan jangan tertutup ketika rekan media berusaha meminta klarifikasi terkait kasus yang saat ini viral atau menjadi sorotan publik,” tegas Nuryadin, mantan Ketua IPMIL Raya YPUP Periode 2015–2016, kepada Matanusantara.co.id, Minggu (24/8/2025).
Ia bahkan menyindir pejabat yang terkesan alergi terhadap wartawan, yang menurutnya diduga juga terjadi di jajaran Kasat Polres Palopo.
“Simpel kok, kalau tidak mau dihubungi wartawan, jangan jadi pejabat. Mending jadi bapak rumah tangga, agar tidak ada wartawan yang menghubungi bapak. Jangan terkesan alergi dengan awak media,” ujarnya.
Napi Lapas Bollangi Diduga Pemilik Barbuk Sabu Yang Diamankan Polres Palopo Dari Tersangka
Lebih lanjut, Nuryadin menilai kinerja Kapolres Palopo selama menjabat belum menunjukkan hasil signifikan dalam penanganan kasus hukum di wilayahnya.
“Sampai sekarang belum ada pencapaiannya, bahkan rencana teman-teman dari elemen lembaga akan turun aksi sebagai grand isu copot Kapolres Palopo,” ungkapnya.
Oknum Polisi Ditunjuk Oleh Bandar Sabu Setelah Diamankan Satresnarkoba Polres Palopo
Sebagai putra daerah Palopo, Nuryadin menegaskan bahwa keterbukaan pejabat publik bukan sekadar etika, tetapi kewajiban hukum. Ia mengingatkan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang secara tegas menjamin hak masyarakat atas akses informasi dari badan publik.
“Undang-undang ini menjamin hak warga negara untuk tahu dan mendapatkan informasi publik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara,” jelas Nuryadin.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi langsung dengan Kapolres Palopo untuk meminta klarifikasi terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan. Namun, jawaban yang diterimanya dinilai hanya berupa alasan pribadi.
“Kapolres hanya jawab, ‘Saya habis sakit om, kambuh lambung saya,’ terkesan pembenaran. Jadi saya tegaskan, selain dari elemen lembaga yang mau turun aksi, kalau perlu saya juga turun langsung aksi,” pungkasnya.
Lagi Viral !!! Palopo Digegerkan Pengakuan Ketua HIPMI dan Bantahan Kajari, Siapakah Yang Benar!?
Sebelumnya, Anggota DPR RI JFK juga menyoroti pentingnya sikap terbuka seorang pejabat, khususnya di lingkungan kepolisian.
“Menurut saya Kapolres sebagai pelayan masyarakat harus membuka diri. Karena pemimpin itu adalah milik masyarakat dan tidak perlu kita tutup diri apalagi sampai menghindar,” kata JFK, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, pejabat publik tidak boleh alergi terhadap media karena media adalah jembatan informasi antara aparat dan masyarakat.
“Kalau ada pejabat yang alergi dengan media, tentu perlu dipertanyakan. Baik buruknya pemberitaan tergantung bagaimana kita bermitra dengan media,” tandas JFK.
Editor: Ramli
