Ngeri! Video Aktivitas Proyek Gedung Empat Lantai di Veteran Selatan Diduga Abaikan K3, SOP Dilanggar?
MAKASSAR, MATANUSANTARA — Aktivitas rehabilitasi gedung empat lantai di kawasan Jalan Veteran Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menjadi sorotan setelah rekaman video memperlihatkan seorang pekerja beraktivitas di atas konstruksi perancah besi tanpa perlengkapan keselamatan yang terlihat memadai. Temuan pada Kamis (19/11/2026) tersebut memunculkan dugaan pengabaian standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sekaligus mempertanyakan kepatuhan pelaksana proyek terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pekerjaan konstruksi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Matanusantara.co.id, seorang sumber berinisial T mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keselamatan pekerja yang melakukan aktivitas pada ketinggian. Ia menduga terdapat ketidaksesuaian antara praktik pekerjaan di lapangan dan ketentuan keselamatan yang seharusnya diterapkan.
“Dugaan pelanggaran sangat jelas, dimana dari pantauan di lokasi pekerja terlihat tidak menggunakan perlengkapan K3,” katanya, Kamis (19/11).
Dalam rekaman video berdurasi singkat yang diperoleh redaksi, seorang pekerja terlihat berada pada perancah besi yang menjulang di bagian depan bangunan bertingkat. Dari sudut pengambilan gambar, penggunaan perangkat perlindungan jatuh tidak terlihat secara jelas.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan pekerjaan, kelayakan perancah, hingga penerapan prosedur keselamatan oleh pihak kontraktor. Meski demikian, pemeriksaan langsung tetap diperlukan untuk memastikan apakah benar terdapat pelanggaran.
Persoalannya, apakah pekerjaan pada ketinggian tersebut telah dilaksanakan berdasarkan SOP keselamatan yang diwajibkan? Sebab, aktivitas konstruksi pada bangunan empat lantai memiliki risiko kecelakaan yang tidak dapat dianggap sepele.
Pekerja berpotensi terjatuh, sementara material maupun perlengkapan konstruksi yang tidak diamankan dapat membahayakan orang di bawahnya. Karena itu, penerapan K3 semestinya menjadi prioritas utama, bukan sekadar kelengkapan administratif.
Padahal, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian telah mengatur kewajiban penerapan prosedur kerja aman, perencanaan pekerjaan, penggunaan perangkat perlindungan jatuh, serta pengawasan berdasarkan risiko pekerjaan.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting untuk menilai apakah pelaksanaan rehabilitasi bangunan telah memenuhi persyaratan keselamatan. Dugaan ketidakpatuhan baru dapat dipastikan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi lapangan dan dokumen pendukung.
Sorotan kini mengarah kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Instansi yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan itu didorong segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas proyek, termasuk menelusuri penanggung jawab K3, kelayakan perancah, penggunaan alat pelindung diri, serta sistem perlindungan jatuh. Pengawasan preventif diperlukan untuk memastikan keselamatan pekerja sebelum terjadi kecelakaan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.
Tidak berhenti pada persoalan K3, kegiatan rehabilitasi gedung tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan kesesuaian pekerjaan dengan ketentuan penyelenggaraan bangunan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui instansi teknis terkait diharapkan menelusuri status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), terutama apabila pekerjaan mencakup perubahan struktur atau bagian bangunan yang memerlukan persetujuan. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas dilaksanakan sesuai persyaratan teknis dan ketentuan perizinan yang berlaku.
Lantas, siapa yang bertanggung jawab apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pengabaian standar keselamatan? Pemilik bangunan, kontraktor pelaksana, dan penanggung jawab pekerjaan perlu memberikan penjelasan mengenai sistem pengawasan serta prosedur keselamatan yang diterapkan.
Pemerintah juga diharapkan tidak menunggu adanya kecelakaan kerja sebelum mengambil langkah pemeriksaan. Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan penegakan harus dilakukan secara proporsional berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum.
Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan Matanusantara.co.id kepada Taufik selaku penanggung jawab proyek rehabilitasi gedung tersebut belum membuahkan penjelasan mengenai penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Taufik menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan memberikan keterangan kepada awak media dan akan meneruskan permintaan wawancara kepada atasannya.
“Waalaikumussalam, saya teruskan dulu ke atasanku di untuk undangan wawancaranya,” singkat Taufik saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (20/11/2026).
Namun, hingga berita ini disusun, belum ada keterangan lanjutan dari Taufik maupun pihak yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan resmi terkait aktivitas pekerjaan tersebut.
Sementara itu, identitas pemilik bangunan, perusahaan pelaksana rehabilitasi, penanggung jawab K3, serta dokumen perizinan proyek juga belum berhasil dikonfirmasi.
Di sisi lain, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Disnakertrans Provinsi Sulsel maupun instansi teknis Pemerintah Kota Makassar mengenai penerapan standar keselamatan dan status pengawasan proyek tersebut.
Matanusantara.co.id tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pemilik bangunan, kontraktor pelaksana, penanggung jawab proyek, Disnakertrans Sulsel, serta Pemerintah Kota Makassar.
Penjelasan para pihak diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, kejelasan tanggung jawab pelaksana, dan langkah pengawasan pemerintah dalam melindungi pekerja maupun masyarakat di sekitar lokasi proyek. (***).

Tinggalkan Balasan