Ommale!! GARIK Ungkap Dugaan Siasat Politik di Balik Pengunduran Diri Gibran Sebagai Wapres

GOWA, MATANUSANTARA — Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026), menuai sorotan dari Gerakan Aktivis dan Rakyat Intelektual (GARIK).

Organisasi tersebut menilai, pengunduran diri Gibran tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan pergantian jabatan. GARIK justru mempertanyakan konsekuensi politik, hukum, dan hak keuangan negara yang berpotensi mengikuti keputusan tersebut.

Dewan Komando GARIK, Imam Tawang, secara terbuka menyampaikan penolakan terhadap skenario pengunduran diri secara baik-baik. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi memberikan keuntungan politik bagi Gibran apabila tidak disertai penyelesaian persoalan konstitusional yang menjadi sorotan publik.

GARIK menduga, pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi jalan untuk membangun narasi politik bahwa Gibran memilih mengalah demi kepentingan bangsa dan negara.

Narasi tersebut, menurut Imam, berpotensi digunakan kembali sebagai modal politik apabila Gibran berkeinginan kembali tampil dalam kontestasi politik mendatang.

“Ini bukan narasi yang dia gaungkan sekarang. Tapi nanti, ketika dia maju lagi di Pemilu berikutnya, narasi itu pasti akan dia kumandangkan. Dia akan mendeklarasikan diri, saya dulu pernah mengalah demi bangsa. Dan rakyat akan dibuat lupa bahwa dia pernah menabrak aturan dasar negara,” tegas Imam Tawang, Dewan Komando GARIK, Rabu (12/11/2026).

Sorotan GARIK semakin menguat setelah Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap isi surat pengunduran diri Gibran kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Gibran juga menyebut keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, berdasarkan penjelasan Ahmad Muzani, surat tersebut tidak mencantumkan alasan spesifik mengenai keputusan pengunduran diri tersebut.

Fakta inilah yang menjadi salah satu perhatian GARIK. Organisasi tersebut mempertanyakan apakah pengunduran diri itu akan menjadi akhir dari persoalan yang selama ini berkembang atau justru mengubah arah proses politik dan konstitusional.

Selain konsekuensi politik, GARIK juga menyoroti aspek hak keuangan mantan Wakil Presiden.

Imam Tawang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, khususnya Pasal 6.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Sementara itu, PP Nomor 5 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak administratif, antara lain biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, rumah kediaman milik negara, serta kendaraan negara beserta pengemudinya.

Bahkan, penjelasan Pasal 6 PP tersebut memasukkan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebagai salah satu kategori berhenti dengan hormat.

Hal inilah yang menjadi dasar keberatan GARIK terhadap kemungkinan pengunduran diri Gibran diproses tanpa mempertimbangkan tuntutan pertanggungjawaban konstitusional yang mereka suarakan.

“Dan yang lebih berbahaya, kalau dia dibiarkan mundur sendiri, maka secara hukum mundurnya itu akan ditetapkan sebagai berhenti dengan hormat. Artinya, negara tetap wajib membayarnya seumur hidup,” lanjut Imam.

GARIK menilai, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut hak seorang mantan pejabat, tetapi juga menyangkut penggunaan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat.

Di sisi lain, GARIK mendesak agar proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan mekanisme konstitusional terkait polemik jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta kehilangan relevansi akibat adanya surat pengunduran diri.

Organisasi tersebut meminta MPR dan DPR RI memperhatikan seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Menurut Imam, pemberhentian dari jabatan dan pertanggungjawaban atas dugaan persoalan konstitusional merupakan dua hal yang harus dikaji secara cermat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

“Pemakzulan itu adalah cap permanen dalam sejarah bahwa yang bersangkutan pernah menabrak aturan dasar negara. Tujuannya adalah menutup pintu politiknya untuk selamanya. Orang yang bisa naik ke puncak kekuasaan dengan cara menabrak aturan, tidak boleh lagi diberi ruang untuk mengulanginya,” tegas Imam.

Ia juga meminta agar status pemberhentian menjadi perhatian dalam proses pengambilan keputusan di MPR.

“Namun, sesuai Penjelasan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1978, setiap pemberhentian itu dianggap dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan pemberhentian itu adalah TIDAK DENGAN HORMAT. Maka tuntutan kami jelas: MPR harus memakzulkan dan secara tegas menulis dalam ketetapannya bahwa Gibran diberhentikan TIDAK DENGAN HORMAT,” lanjutnya.

Atas perkembangan tersebut, GARIK menyampaikan enam tuntutan kepada lembaga negara dan masyarakat:

1. MENOLAK wacana pengunduran diri Gibran secara baik-baik karena dinilai berpotensi menjadi investasi politik untuk membangun narasi mengalah demi bangsa.

2. MENUNTUT MPR dan DPR RI tetap melanjutkan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) hingga tahapan pemakzulan sesuai mekanisme konstitusi.

3. MENUNTUT agar Ketetapan MPR secara tegas mencantumkan frasa “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT”.

4. MENUNTUT agar masa depan politik Gibran ditutup selamanya sehingga tidak kembali memanfaatkan narasi pengunduran diri sebagai modal politik.

5. MENUNTUT agar aliran pembayaran dan fasilitas negara yang menjadi hak mantan Wakil Presiden diputus melalui mekanisme hukum yang sah.

6. MENYERUKAN kepada masyarakat agar tidak terkecoh oleh narasi pengunduran diri yang dinilai dapat membangun citra politik sebagai sosok yang mengalah demi kepentingan bangsa.

GARIK menegaskan, tuntutan tersebut merupakan sikap organisasi terhadap perkembangan politik dan konstitusional yang melibatkan jabatan Wakil Presiden.

Organisasi itu meminta masyarakat tidak hanya memperhatikan peristiwa pengunduran diri, tetapi juga mencermati bagaimana lembaga negara mengambil keputusan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai konstitusi.

“Matikan masa depan politiknya. Putus aliran gajinya yang berasal dari uang rakyat. Jangan beri dia panggung untuk kembali. Makzulkan dengan tidak hormat!” tutup pernyataan GARIK. (***).