Polres Maros Diuji Mabes Polri, Zona Integritas Bukan Sekadar Formalitas

MAROS, MATANUSANTARA -— Komitmen pemberantasan korupsi di tubuh kepolisian kembali diuji. Polres Maros resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang langsung diverifikasi Tim Penilai Internal (TPI) Mabes Polri melalui kunjungan lapangan, Selasa (5/5/2026).

Langkah ini tidak sekadar seremonial. Kehadiran tim penilai menjadi indikator serius untuk menguji apakah reformasi birokrasi yang diklaim benar-benar berjalan atau hanya berhenti pada laporan administratif.

Tim Penilai Internal yang dipimpin AKBP Ika Waskita, S.H., M.H. melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap enam area perubahan krusial, yakni manajemen perubahan, tata laksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta kualitas pelayanan publik.

Fokus utama verifikasi bukan hanya dokumen, tetapi realitas pelayanan di lapangan. Hal ini menjadi titik rawan yang kerap memunculkan disparitas antara laporan dan praktik.

Kasi Humas Polres Maros AKP Ahmad, S.Sos., M.H menegaskan bahwa proses evaluasi dilakukan secara objektif dan menyentuh aspek substantif pelayanan.

“Tim penilai mabes Polri tidak hanya melihat dokumen di atas kertas, tetapi melihat langsung bagaimana personel di lapangan melayani masyarakat. Apakah sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP) atau masih ada celah yang perlu diperbaiki,” ungkap AKP Ahmad, Rabu (6/5/2026).

Polres Maros juga mengklaim telah melakukan inovasi berbasis digital untuk mempermudah akses layanan publik. Namun, efektivitas inovasi tersebut tetap menjadi bagian dari penilaian lapangan.

“Pencanangan Zona Integritas ini bukan sekadar mengejar predikat atau penghargaan, melainkan kewajiban kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik, bersih, dan transparan bagi masyarakat Kabupaten Maros,” ujarnya.

Pasca verifikasi, tim akan memberikan catatan kritis dan rekomendasi perbaikan. Hasil evaluasi ini menjadi penentu apakah Polres Maros layak diusulkan meraih predikat WBK dari Kementerian PANRB.

Penilaian ini sekaligus menjadi cermin integritas institusi. Jika lolos, Polres Maros tidak hanya memperoleh pengakuan administratif, tetapi juga legitimasi publik atas komitmen pemberantasan pungli dan korupsi.

Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka hal itu menjadi alarm serius bagi pembenahan internal yang tidak bisa lagi ditunda.

Upaya pembangunan Zona Integritas pada akhirnya akan diuji oleh satu hal utama: kepercayaan masyarakat. Tanpa itu, predikat apa pun berpotensi kehilangan makna substantifnya. (**)