Siap-Siap! Purbaya Beri Sinyal Keras Bagi Mafia Penyelundup, Masyarakat Diajak Bergabung

JAKARTA, MATANUSANTARA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan peringatan keras bagi para mafia penyelundupan barang ilegal yang selama ini merongrong ekonomi nasional. Dalam konferensi pers pada 17 Oktober 2025, Purbaya menegaskan, pemerintah akan menindak satu per satu pelaku penyelundupan tanpa pandang bulu.

“Kami sudah punya daftarnya. Satu per satu akan kami tangkap. Saya tidak peduli siapa yang di belakangnya,” tegasnya.

Tangis Ibu Rumah Tangga di Bulukumba Pecah Usai Ketahuan Bawa Sabu, Akui Terdesak Ekonomi

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kasus penyelundupan tekstil, elektronik, dan rokok ilegal yang ditaksir merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Kemenkeu menyebut praktik ini tak hanya menekan penerimaan pajak dan cukai, tapi juga menghancurkan iklim usaha legal di dalam negeri.

Prabowo Lantik 10 Duta Besar Baru RI, Dorong Diplomasi Ekonomi Global

Sebagai langkah nyata, Purbaya memerintahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan operasi gabungan bersama TNI AL, Polri, dan Kejaksaan untuk memperketat pengawasan di pelabuhan tikus dan jalur perbatasan.

Kemenkeu juga memperkuat sistem digitalisasi pengawasan kepabeanan lewat risk management monitoring untuk melacak transaksi mencurigakan, pengiriman tidak sesuai dokumen, dan nilai under-invoicing.

Lima Sektor Andalan Dorong Ekonomi Lombok Tengah Tahun 2024

Rotasi besar-besaran di jajaran Bea Cukai pun digulirkan guna menutup peluang konflik kepentingan. Purbaya menegaskan, oknum yang melanggar kode etik akan langsung dicopot.

“Saya akan pecat siapa pun yang mempermalukan institusi ini. Kalau masih bandel, saya persulit hidupnya,” ujarnya tajam.

Data Lengkap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kuartal II 2025 di Indonesia

Dalam langkah yang jarang dilakukan pejabat tinggi, Purbaya mengajak masyarakat ikut terlibat melalui kanal pengaduan “Lapor Pak Purbaya.”
Warga dan pelaku usaha bisa melaporkan dugaan penyelundupan, pungli, atau penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Bea Cukai.

“Kalau ada laporan valid, kami tindak. Tidak perlu takut, kami lindungi identitas pelapor,” ucapnya.

NTB Terpuruk, Ekonomi Minus 0,82 Persen di Kuartal II 2025

Program ini disebut sebagai upaya membangun transparansi dan partisipasi publik dalam memberantas penyelundupan yang masih marak di berbagai daerah seperti Batam, Kepulauan Riau, dan perbatasan Kalimantan.

Meski langkah pemerintah disambut positif, pengamat menilai tantangan terberat justru ada di lapangan — mulai dari integritas aparat hingga lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.
Banyak pelaku besar yang masih bebas karena memanfaatkan celah hukum dan birokrasi.

Ekonomi Bali Bangkit, Pertumbuhan 5,95 Persen Dorong Sektor Pariwisata

“Tanpa menyentuh cukong besar, pemberantasan penyelundupan hanya akan jadi tontonan,” kata salah satu analis ekonomi.

Kemenkeu kini memperkuat koordinasi lintas instansi termasuk Kemendag, Kemenperin, Polri, dan Kejaksaan Agung dengan berbagi data manifest impor dan distribusi pasca-bea masuk agar jalur pengawasan semakin rapat.

Sulsel Bertahan di Peringkat 22, Ekonomi Tumbuh 4,94 Persen

Kebijakan keras Purbaya diprediksi membawa angin segar bagi pelaku usaha nasional.
Dengan menekan arus barang ilegal, industri rokok, tekstil, dan elektronik akan kembali tumbuh sehat.

Harga pasar menjadi stabil, dan kepercayaan investor meningkat karena pemerintah menunjukkan komitmen hukum yang jelas.

Maluku Utara Pimpin Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Tembus 7,95 Persen

Selain itu, penerimaan negara dari pajak dan cukai diperkirakan naik signifikan seiring berkurangnya kebocoran akibat penyelundupan.

Tidak Ada Toleransi Bagi Perusak Ekonomi Negara

KPK Sebut 19 Daerah di Sulsel Masih Zona Merah SPI, Ungkap Fakta Baru di Makassar

Menutup pernyataannya, Purbaya menegaskan, “Ini soal moral dan hukum. Siapa pun yang merugikan negara, akan kami kejar. Tidak ada kompromi.” tutupnya

Langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi besar-besaran di sektor keuangan negara, yang menuntut integritas penuh dari seluruh aparat dan pelaku usaha.

Bedah UMP Sumut 2026, Buruh Minta Kenaikan 10 Persen dan Stabilitas Harga Pokok

Dengan komitmen tanpa kompromi tersebut, pemerintah berharap Indonesia bisa bebas dari jaringan penyelundupan yang selama ini melemahkan fondasi ekonomi nasional.

Editor: Ramli