Sidang TPP Lapas Maros Jadi Ujian Integritas, 39 Warga Binaan Masuk Tahap Penentuan Nasib

MAROS, MATANUSANTARA — Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam sebuah forum yang tidak sekadar administratif, tetapi menjadi titik krusial penentuan arah masa depan warga binaan, Rabu (29/04/2026). Di ruang sidang inilah, indikator keberhasilan pembinaan diuji secara konkret apakah menghasilkan perubahan nyata, atau hanya berhenti pada laporan formal.

Sidang TPP secara konseptual merupakan mekanisme filter dalam sistem pemasyarakatan, yang berfungsi menilai kelayakan warga binaan untuk memperoleh hak integrasi maupun kepercayaan sebagai tamping. Namun dalam praktiknya, forum ini juga kerap menjadi sorotan karena berada pada irisan antara kewenangan administratif dan potensi diskresi yang luas.

Pada pelaksanaan kali ini, sebanyak 39 warga binaan masuk dalam daftar evaluasi. Dari jumlah tersebut, 18 orang diusulkan memperoleh program integrasi—sebuah tahapan strategis menuju reintegrasi sosial—sementara 21 lainnya diusulkan sebagai tamping, posisi yang tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga mencerminkan tingkat kepercayaan institusi terhadap individu yang bersangkutan.

Setiap nama yang diusulkan dibedah melalui pendekatan multidimensi, mencakup aspek administratif, rekam perilaku harian, serta tingkat partisipasi dalam program pembinaan. Laporan petugas menjadi instrumen utama dalam membangun konstruksi penilaian, yang pada akhirnya menentukan apakah seorang warga binaan layak memperoleh hak lebih lanjut atau tetap berada dalam status pembinaan biasa.

Kepala Lapas (Kalapas) Maros, Ali Imran, menegaskan bahwa Sidang TPP harus dijaga sebagai ruang pengambilan keputusan yang steril dari kepentingan non-prosedural.

“Kegiatan Sidang TPP ini merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pembinaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus didasarkan pada penilaian yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Namun demikian, dalam perspektif yang lebih kritis, Sidang TPP juga menyimpan potensi kerentanan jika tidak diawasi secara ketat. Ruang diskresi dalam menentukan kelayakan warga binaan kerap menjadi titik rawan, terutama dalam konteks pemberian hak integrasi yang berimplikasi langsung terhadap pengurangan masa pidana dan akses menuju kebebasan.

Di titik ini, transparansi bukan sekadar prinsip normatif, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga legitimasi sistem. Tanpa mekanisme kontrol yang kuat—baik internal maupun eksternal—Sidang TPP berisiko terjebak dalam praktik formalitas yang tidak sepenuhnya mencerminkan hasil pembinaan yang objektif.

Pelaksanaan Sidang TPP di Lapas Maros kali ini menjadi cermin bagaimana sistem pemasyarakatan diuji: apakah benar mampu menempatkan keadilan sebagai basis keputusan, atau masih menyisakan ruang abu-abu dalam implementasinya.

Pada akhirnya, forum ini bukan hanya menentukan status administratif warga binaan, tetapi juga menjadi indikator apakah negara mampu menghadirkan sistem pembinaan yang akuntabel, berintegritas, dan benar-benar berorientasi pada reintegrasi sosial yang substansial. (***)