MATANUSANTARA.CO.ID

Faktual, Tajam, Terpercaya

Skandal 16 Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar Terbongkar, Kejati Sulsel Tahan Kepala Unit

Keterangan: Penanganan perkara dugaan korupsi kredit fiktif di salah satu lembaga jasa keuangan Kota Makassar. Kejati Sulsel menahan tersangka AH pada Senin (16/11/2026) terkait dugaan manipulasi 16 fasilitas kredit dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp2.315.754.000. (Dok/Spesial/Matanusantara/Chatgpt).

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Dugaan praktik korupsi senilai Rp2,3 miliar di salah satu lembaga jasa keuangan di Kota Makassar akhirnya menyeret seorang kepala unit ke balik jeruji besi. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) resmi menahan Kepala Unit seorang perempuan berinisial AH setelah penyidik mengungkap dugaan manipulasi 16 fasilitas kredit fiktif yang berlangsung selama empat bulan. Kasus ini sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai lemahnya pengawasan internal hingga pencairan kredit bermasalah tersebut diduga dapat berlangsung berulang kali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel melakukan penahanan terhadap AH pada Senin (16/11/2026), setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan menemukan sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Penahanan tersebut menjadi babak baru pengusutan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan fasilitas kredit yang diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2.315.754.000.

Namun, di balik penahanan tersangka, terdapat persoalan yang tidak kalah penting untuk diungkap: bagaimana seorang kepala unit diduga mampu memproses dan mencairkan 16 kredit fiktif tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan lembaga tempatnya bekerja?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan mengingat setiap lembaga jasa keuangan pada prinsipnya memiliki prosedur verifikasi calon debitur, penilaian kelayakan kredit, mekanisme persetujuan, serta sistem pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menjelaskan bahwa penyidikan perkara telah berlangsung sejak 30 September 2026.

Selama proses penyidikan, jaksa telah memeriksa tujuh orang saksi dan satu orang ahli, sekaligus mengumpulkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengajuan hingga pencairan kredit.

Hasil ekspose perkara di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) kemudian menjadi dasar penetapan AH sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 tertanggal 10 November 2026.

“Penyidikan perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak 30 September 2026. Tim Penyidik bergerak cepat dan profesional untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Sebagai tindak lanjut, setelah dinyatakan sehat oleh tim dokter dari Klinik Adhyaksa, Tersangka AH langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026 selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas 1 Makassar,” ungkap Soetarmi.

Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan Kejati Sulsel, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung sejak Februari hingga Mei 2026.

Dalam periode itu, AH yang menjabat sebagai kepala unit diduga melakukan pengajuan dan pencairan pinjaman dengan menggunakan data serta persyaratan kredit yang telah dimanipulasi.

Proses tersebut disebut dilakukan secara sepihak, tanpa mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Modus ini memperlihatkan dugaan penyalahgunaan kewenangan pada tahapan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pengendalian risiko lembaga jasa keuangan.

Penyidik mengungkap bahwa sebanyak 16 fasilitas kredit diduga berhasil dicairkan melalui rekayasa dokumen dan persyaratan pinjaman.

“Dari perbuatan culas tersebut, Tersangka berhasil mencairkan enam belas kredit fiktif. Tindakan manipulatif AH ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp2.315.754.000 atau dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah,” urai Soetarmi.

Nilai kerugian yang mencapai miliaran rupiah itu tidak hanya menempatkan AH sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya secara hukum, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap sistem pengawasan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.

Sebab, dugaan pencairan 16 kredit fiktif dalam rentang empat bulan menimbulkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab melalui pendalaman penyidikan.

Apakah setiap pengajuan menggunakan identitas debitur yang benar-benar ada?

Siapa yang melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan pencairan?

Ke rekening siapa dana tersebut disalurkan?

Dan apakah seluruh dana dinikmati tersangka atau terdapat pihak lain yang turut menerima manfaat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum terjawab dalam keterangan resmi yang disampaikan Kejati Sulsel.

Terlebih, identitas lembaga jasa keuangan yang menjadi lokasi dugaan penyimpangan belum diungkap secara terbuka dalam rilis tersebut.

Meski demikian, tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa terdapat keterlibatan pejabat lain atau kegagalan sistem pengawasan secara menyeluruh sebelum penyidik memperoleh bukti yang mendukung.

Kejati Sulsel memastikan bahwa proses penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Soetarmi menyampaikan pesan tegas dari Kajati Sulsel agar seluruh saksi yang dipanggil memberikan keterangan secara jujur dan kooperatif.

“Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Saksi dilarang keras melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara,” tegasnya.

Peringatan tersebut memperlihatkan perhatian Kejati Sulsel terhadap pentingnya menjaga integritas proses penyidikan, khususnya dalam pengumpulan bukti dan penelusuran pihak-pihak yang berkaitan dengan pencairan kredit.

Untuk mengembangkan perkara, penyidik menyiapkan langkah lanjutan berupa penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana atau follow the money dan penelusuran aset atau follow the asset.

Penelusuran tersebut menjadi bagian penting untuk mengetahui ke mana dana hasil pencairan kredit diduga mengalir, siapa pihak penerima manfaatnya, dan apakah terdapat aset yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana.

Selain mengungkap konstruksi perkara, penyidikan yang menyeluruh juga diperlukan untuk mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada pemidanaan tersangka, tetapi juga pada penelusuran hasil dugaan tindak pidana serta kemungkinan pengembaliannya sesuai mekanisme hukum.

Dari sisi tata kelola, perkara ini turut memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Mekanisme pemeriksaan berlapis, pemisahan kewenangan antara pengusul dan pemberi persetujuan, serta audit internal yang efektif merupakan bagian dari pengendalian yang seharusnya dapat meminimalkan risiko manipulasi.

Apabila hasil penyidikan nantinya membuktikan bahwa prosedur tersebut diabaikan atau dapat dilewati tanpa pengawasan memadai, temuan itu dapat menjadi dasar evaluasi lebih luas terhadap tata kelola lembaga terkait.

Dalam perkara ini, AH disangkakan melanggar ketentuan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penyidik berkomitmen mempercepat pemberkasan perkara untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kejati Sulsel juga menegaskan komitmen penanganan perkara secara profesional dan berintegritas dengan berpegang pada prinsip Zero KKN.

Namun, penanganan dugaan korupsi kredit fiktif senilai Rp2,3 miliar ini masih menyisakan pekerjaan penting bagi penyidik.

Selain membuktikan dugaan perbuatan AH, pengungkapan pihak penerima dana, mekanisme pencairan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain menjadi aspek yang patut ditelusuri secara menyeluruh.

Transparansi perkembangan perkara juga diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang jelas mengenai konstruksi dugaan korupsi tanpa mendahului proses pembuktian di pengadilan.

Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari jumlah tersangka yang ditahan. Penegakan hukum yang menyeluruh juga harus mampu mengungkap ke mana uang mengalir, siapa yang memperoleh keuntungan, bagaimana penyimpangan terjadi, dan sejauh mana kerugian negara dapat dipulihkan.

Hingga kini, AH tetap berstatus tersangka dan berhak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (***).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini