MATANUSANTARA.CO.ID

Faktual, Tajam, Terpercaya

Viral! Asyik Live Medsos saat Jam Kerja, Oknum PPPK Pemprov Sulsel Dipanggil BKD, Sanksi Menanti?

Keterangan : Ilustrasi aktivitas siaran langsung di media sosial yang menjadi sorotan setelah seorang oknum PPPK penuh waktu Pemprov Sulsel dipanggil BKD untuk menjalani klarifikasi. (Dok/Spesial/Matanusantara/Chatgpt)

MAKASSAR, MATANUSANTARA – Ulah seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang diduga asyik melakukan siaran langsung atau *live* di media sosial saat jam kerja berbuntut panjang. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel akhirnya turun tangan dengan memanggil pegawai bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas oknum PPPK tersebut menjadi sorotan setelah rekaman videonya viral di media sosial. Peristiwa ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan kedisiplinan aparatur dan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban kedinasan.

Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding, membenarkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah dengan memanggil oknum PPPK penuh waktu tersebut untuk memberikan penjelasan terkait aktivitas yang menjadi perhatian publik.

“Sudah dipanggil,” kata Erwin sebagaimana dikutip dari Herald, Sabtu (21/11/2026).

Namun, pemanggilan tersebut belum disertai pengumuman hasil pemeriksaan. BKD Sulsel juga belum menjelaskan apakah aktivitas siaran langsung itu dilakukan ketika pegawai bersangkutan seharusnya menjalankan tugas kedinasan atau terdapat keadaan lain yang perlu dipertimbangkan.

Sorotan terhadap kasus ini bukan semata-mata persoalan penggunaan media sosial, melainkan menyangkut kedisiplinan, tanggung jawab, serta profesionalisme aparatur yang menerima penghasilan dari anggaran negara.

Terlebih, PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap ASN dituntut menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta menaati ketentuan yang mengatur pelaksanaan kewajiban kedinasan.

Meski demikian, aktivitas siaran langsung di media sosial tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin. Penilaiannya harus mempertimbangkan waktu kejadian, lokasi, kepentingan aktivitas, ketentuan internal instansi, serta dampaknya terhadap pelaksanaan tugas.

Karena itu, hasil klarifikasi BKD Sulsel menjadi penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran kewajiban kedinasan dan apakah diperlukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku bagi PPPK.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan, identitas dan unit kerja pegawai bersangkutan, maupun kemungkinan tindakan administratif yang akan diambil.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi BKD Sulsel dalam memastikan pengawasan kedisiplinan aparatur berjalan secara objektif dan transparan, tanpa mendahului kesimpulan pemeriksaan.

Matanusantara.co.id masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada oknum PPPK bersangkutan maupun BKD Sulsel untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan dan langkah penanganannya. (**).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini