Dibalik Pengabulan Hakim Tahanan Rumah Nadiem, Ada Syarat Ketat Mengintai

JAKARTA, MATANUSANTARA — Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat mengabulkan pengalihan penahanan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek, Nadiem Makarim, dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah memantik perhatian luas publik.

Di balik keputusan yang disebut berlandaskan alasan kemanusiaan dan kesehatan tersebut, ternyata terdapat sederet syarat ketat yang wajib dipatuhi mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu selama menjalani tahanan rumah.

Penetapan itu dibacakan langsung Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam sidang, Senin (11/5/2026), berdasarkan Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

“Mengabulkan permohonan penasihat hukum terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan terdakwa,” ujar hakim di ruang sidang.

Majelis hakim mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem pasca operasi yang dinilai membutuhkan proses pemulihan dalam lingkungan steril dan tidak memungkinkan dilakukan optimal di rumah tahanan negara.

Hakim menegaskan bahwa hak atas pelayanan kesehatan tetap melekat pada diri terdakwa meski sedang menjalani proses hukum pidana.

Namun pengalihan penahanan itu bukan berarti kebebasan penuh.

Mulai 12 Mei 2026, Nadiem diwajibkan menjalani tahanan rumah di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan pengawasan ketat dari aparat penegak hukum.

Majelis hakim menetapkan terdakwa wajib berada di rumah selama 24 jam penuh, kecuali untuk kepentingan operasi medis yang telah dijadwalkan.

Tak hanya itu, Nadiem juga diwajibkan melakukan wajib lapor dua kali dalam sepekan serta menyerahkan paspor kepada pihak berwenang guna mencegah kemungkinan bepergian ke luar negeri.

Dalam penetapan tersebut, hakim juga secara tegas melarang Nadiem melakukan komunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Yang paling menyita perhatian, majelis hakim turut mewajibkan terdakwa bersedia dipasangi alat pemantau elektronik apabila fasilitas tersebut tersedia pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Terdakwa wajib bersedia dipasang alat pemantau elektronik pada tubuhnya apabila sarana dan prasarana tersedia,” tegas hakim.

Majelis juga memperingatkan seluruh fasilitas pengalihan penahanan itu dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan pengadilan.

“Jika Saudara melanggar, kami akan meninjau kembali terhadap penetapan ini,” ujar hakim mengingatkan.

Usai sidang, Nadiem menyampaikan rasa syukur atas keputusan tersebut dan memastikan tidak ingin proses pengobatan menghambat jalannya persidangan.

“Saya ingin berterima kasih kepada majelis atas kemanusiaan mereka untuk sudah memberikan pengalihan status menjadi tahanan rumah,” kata Nadiem kepada wartawan.

Meski demikian, keputusan tersebut tetap memunculkan perdebatan publik. Tidak sedikit masyarakat mempertanyakan rasa keadilan dalam penegakan hukum, terutama ketika banyak tahanan lain dengan kondisi kesehatan serius tetap menjalani penahanan di rumah tahanan negara.

Pengamat hukum menilai, secara aturan pengalihan penahanan memang sah dan diatur dalam KUHAP. Namun konsistensi penerapan terhadap seluruh warga negara dinilai menjadi ujian penting bagi kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.

Kasus ini pun dipandang menjadi sorotan baru dalam praktik penanganan perkara korupsi di Indonesia, terutama terkait penggunaan tahanan rumah dan alat pemantau elektronik terhadap terdakwa kasus besar. (***)