Sumpah Pemuda Jadi Panggung Protes, GAM Tuntut Prabowo Serius Tangani Karhutla!

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Makassar menjadi momentum bagi Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) untuk melayangkan kritik terhadap pemerintah pusat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Puluhan mahasiswa turun ke jalan di pertigaan Hertasning–Pettarani, Rabu (28/10/2026), membawa tuntutan tegas: penanganan karhutla harus diperkuat, kesehatan masyarakat terdampak diprioritaskan, dan Menteri Kehutanan dicopot.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi tersebut diwarnai pemblokiran jalan, pembakaran ban, serta penghentian dan penyanderaan mobil tronton. Massa membentangkan spanduk bertuliskan “SATU NUSA, SATU BANGSA: PEMUDA BERSATU LAWAN KARHUTLA!” sebagai simbol protes terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang mereka nilai belum tertangani secara maksimal.

Melalui aksi itu, GAM menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah segera mengatasi karhutla di berbagai wilayah Indonesia. Kedua, meminta pemulihan dan bantuan kesehatan bagi masyarakat terdampak menjadi prioritas. Ketiga, menuntut pencopotan Menteri Kehutanan sebagai bentuk evaluasi terhadap tanggung jawab pejabat terkait.

Aksi tersebut sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. GAM menilai persoalan karhutla membutuhkan langkah yang lebih serius, terukur, dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan hingga penanganan dampak yang dirasakan masyarakat.

Jenderal Lapangan GAM, Respek, menegaskan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu alasan utama organisasinya menggelar aksi pada momentum Sumpah Pemuda.

“Di Momentum Sumpah Pemuda, kami menilai bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai provinsi di Indonesia menjadi alarm serius atas lemahnya upaya mitigasi dan penanganan bencana lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus lebih serius dalam memperkuat langkah pencegahan,” ujar Respek dalam orasinya.

Bagi GAM, persoalan karhutla tidak semestinya hanya menjadi perhatian ketika kebakaran meluas. Upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengendalian kebakaran, serta perlindungan terhadap masyarakat di wilayah terdampak dinilai perlu mendapat perhatian yang seimbang.

Kritik tersebut juga menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan dan pelaksanaan penanganan karhutla agar upaya pemerintah dapat diukur berdasarkan tindakan nyata dan hasil di lapangan.

Selain menyoroti pencegahan kebakaran, GAM mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Asap kebakaran dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama pada kelompok rentan, sehingga perlindungan terhadap warga terdampak menjadi bagian penting dari respons pemerintah.

Respek menegaskan bahwa penanganan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas ketika karhutla menimbulkan paparan asap.

“Dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Paparan asap yang ditimbulkan berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk melakukan penanganan darurat secara optimal,” ucapnya.

Tuntutan tersebut mencakup perlunya penanganan darurat yang memadai bagi masyarakat terdampak. Namun, besaran dampak kesehatan dan kebutuhan bantuan di setiap wilayah perlu ditopang data resmi agar respons pemerintah sesuai dengan kondisi lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Panglima Besar Gerakan Aktivis Mahasiswa, Fajar Wasis, menyinggung rencana kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Sulawesi Selatan. Ia meminta pemerintah menunjukkan keseriusan menangani karhutla melalui langkah konkret, bukan sekadar agenda kunjungan.

“Kami tegaskan kembali, sebelum Prabowo Subianto menginjakkan kaki di Sulawesi Selatan, pemerintah harus membuktikan keseriusannya dengan mengambil langkah nyata dalam menangani karhutla. Jangan sampai kunjungan presiden hanya menjadi agenda seremonial, sementara penderitaan masyarakat akibat bencana ekologis terus diabaikan.” jelasnya.

Pernyataan tersebut mempertegas pesan yang dibawa GAM dalam aksi kali ini: penanganan persoalan lingkungan harus menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah, termasuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan bantuan yang diperlukan.

Aksi di pertigaan Hertasning–Pettarani menempatkan isu karhutla sebagai bagian dari kritik mahasiswa terhadap kebijakan lingkungan dan pertanggungjawaban pejabat publik. Tuntutan pencopotan Menteri Kehutanan merupakan sikap politik GAM yang perlu dibaca sebagai desakan evaluasi, bukan sebagai bukti bahwa pejabat terkait telah melakukan pelanggaran.

Pada momentum Hari Sumpah Pemuda, GAM meminta pemerintah memperkuat pencegahan karhutla, memastikan bantuan kesehatan bagi masyarakat terdampak, serta mengevaluasi penanganan kebakaran secara transparan dan terukur.

Kini, tuntutan tersebut menempatkan langkah nyata pemerintah sebagai perhatian utama. Evaluasi kebijakan, data penanganan di lapangan, dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi aspek penting untuk menilai sejauh mana persoalan karhutla ditangani secara efektif. (***).