Babak Baru Kematian Tahanan Polresta Gowa, Penasihat Hukum Keluarga Denis Desak Foto dan Video Almarhum Dihapus

MAKASSAR, MATANUSANTARA — Babak baru kasus kematian Denis bin Darwin (17), remaja yang meninggal dunia setelah sebelumnya diamankan aparat kepolisian di Kabupaten Gowa, kembali menjadi perhatian. Kali ini, pihak keluarga melalui penasihat hukumnya angkat bicara. Mereka menyampaikan pernyataan resmi sekaligus mendesak agar foto-foto dan video almarhum yang beredar di media sosial segera dihapus.

Melalui keterangan pers tertanggal 11 November 2026 yang diterima redaksi Matanusantara.co.id melalui penasihat hukum orang tua dan keluarga almarhum Denis dari SHK Law Firm Muh. Syahban Munawir sapaan akrab Awie, menyatakan keberatan atas penyebarluasan dokumentasi kondisi korban yang sebelumnya dipublikasikan melalui akun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan kemudian dibagikan kembali oleh sejumlah akun media sosial lainnya.

Penasihat hukum menilai penyebarluasan foto tanpa persetujuan keluarga merupakan tindakan yang tidak menghormati privasi, perasaan keluarga yang sedang berduka, serta martabat almarhum.

“Kami meminta dengan tegas kepada pihak-pihak yang telah mengunggah, menyebarluaskan, maupun mendistribusikan foto-foto Almarhum Denis agar segera menarik kembali, menghapus, dan menghentikan penyebarluasan foto-foto tersebut dari seluruh platform media sosial maupun media lainnya,” demikian penegasan dalam keterangan pers tersebut, dikutip media ini, Rabu (11/11).

Dalam pernyataan resminya, penasihat hukum menegaskan bahwa orang tua dan keluarga Denis pada prinsipnya sudah tidak lagi mempersoalkan permasalahan yang sebelumnya terjadi.

Bahkan, keluarga disebut telah mengambil langkah mencabut laporan atau pengaduan yang sebelumnya disampaikan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan.

Kendati demikian, penasihat hukum juga menegaskan bahwa keluarga hanya memberikan kuasa kepada SHK Law Firm untuk mewakili kepentingan hukum mereka. Pihaknya memperingatkan agar tidak ada individu maupun kelompok lain yang mengatasnamakan keluarga almarhum tanpa persetujuan dan kuasa hukum yang sah.

Keluarga berharap seluruh pihak menghormati keputusan tersebut dan tidak kembali membangun opini maupun narasi yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Keberatan terhadap penyebarluasan foto dan video menjadi salah satu poin utama dalam keterangan pers tersebut. SHK Law Firm menyayangkan adanya publikasi dokumentasi Denis yang memperlihatkan kondisi fisik almarhum.

Dokumentasi tersebut diduga pertama kali bersumber dari akun media sosial LBH Makassar sebelum akhirnya beredar lebih luas. Menurut penasihat hukum, publikasi tanpa persetujuan keluarga berpotensi melukai perasaan orang tua dan keluarga yang masih menghadapi masa duka.

Karena itu, seluruh pihak yang telah mengunggah maupun membagikan ulang foto-foto tersebut diminta segera melakukan penghapusan.

Tak hanya itu, Penasihat hukum juga mengimbau agar foto dan video maupun peristiwa yang dialami Denis tidak kembali digunakan sebagai bahan konten, publikasi, ataupun kepentingan tertentu yang justru menambah beban psikologis keluarga.

Di balik polemik penyebarluasan foto dan video tersebut, kasus kematian Denis sebelumnya mencuat setelah LBH Makassar memublikasikan dugaan kekerasan terhadap remaja berusia 17 tahun itu.

Melalui siaran pers dan rekaman video yang diunggah pada Kamis (5/11/2026), LBH Makassar memperlihatkan dokumentasi kondisi tubuh korban, termasuk sejumlah luka yang terlihat saat jenazah hendak dikafani.

Dalam keterangannya, LBH Makassar mengungkap dugaan kekerasan yang disebut terjadi sejak proses penangkapan hingga korban berada dalam penguasaan aparat kepolisian.

Denis sebelumnya diamankan pada awal Agustus 2026 karena diduga terlibat kasus pencurian sepeda motor milik tetangganya.

Keluarga disebut baru memperoleh informasi mengenai keberadaan Denis di rumah sakit sekitar 15 September 2026. Ketika mendatangi rumah sakit, keluarga mendapati anak mereka telah berada dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Muhammad Ian Hidayat Anwar dari PBH LBH Makassar sebelumnya menegaskan bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang disangkakan kepada korban tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan.

“Kami tidak membenarkan tindakan pencurian yang dilakukan oleh D. Namun kami tentunya juga tidak membenarkan tindakan pembunuhan, penegakan hukum dengan cara kekerasan. Apalagi menghilangkan nyawa seseorang terlebih korban merupakan anak di bawah umur,” demikian pernyataannya yang dikutip media ini, Kamis (5/11/2026).

Perkembangan lain dalam kasus ini sebelumnya disampaikan Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal) Polda Sulawesi Selatan melalui akun Instagram resminya pada Sabtu (7/11/2026).

Subbidpaminal menyatakan telah melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik yang diduga dilakukan personel Satreskrim Polresta Gowa.

“Terima Kasih, terkait penanganan pemberitaan diatas sejak Bulan Oktober 2025 Subbidpaminal telah melakukan Penyelidikan dan di temukan adanya Dugaan Pelanggaran Disiplin dan/ atau Kode Etik yang di lakukan oleh Satreskrim Polresta Gowa, selanjutnya dilimpahkan ke Sipropam Polresta Gowa utk di Sidangkan,” demikian keterangan yang dikutip media ini.

Temuan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan internal kepolisian. Namun, pelimpahan kepada Sipropam untuk disidangkan belum dapat dimaknai sebagai penetapan kesalahan terhadap personel tertentu.

Publik masih menunggu penjelasan mengenai identitas personel yang diperiksa, bentuk dugaan pelanggaran, serta hasil persidangan disiplin atau kode etik.

Pernyataan keluarga yang memilih tidak memperpanjang polemik patut dihormati. Begitu pula keberatan mereka terhadap penyebarluasan foto almarhum yang harus menjadi perhatian seluruh pihak.

Namun, pencabutan pengaduan keluarga kepada Propam perlu dibedakan dari proses pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran yang telah ditemukan melalui penyelidikan internal.

Sebab, perkara ini menyangkut kematian seorang remaja berusia 17 tahun yang sebelumnya berada dalam penguasaan aparat penegak hukum.

Aspek dugaan pelanggaran disiplin, kode etik, maupun kemungkinan tindak pidana tetap memerlukan penanganan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Terlebih, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan, perlakuan manusiawi, serta jaminan keselamatan selama menjalani proses penegakan hukum.

Kini, terdapat dua hal yang menjadi perhatian dalam perkembangan kasus Denis. Pertama, penghormatan terhadap permintaan keluarga agar foto-foto almarhum tidak lagi disebarluaskan. Kedua, transparansi penanganan dugaan pelanggaran yang sebelumnya diungkap Subbidpaminal Polda Sulsel.

Penegakan hukum yang adil tidak cukup hanya menjawab polemik di ruang publik. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif, transparan, dan akuntabel agar tidak meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Mata Nusantara masih berupaya memperoleh klarifikasi lebih lanjut dari Polda Sulsel, Polresta Gowa, Subbidpaminal, serta LBH Makassar mengenai perkembangan penanganan perkara dan pernyataan resmi keluarga tersebut.

Redaksi Mata Nusantara membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. (TIM/RED).