Desakan Status Bencana Nasional Menguat, Muslim Ayub Ingatkan Nyawa Taruhannya

JAKARTA, MATANUSANTARA — Meningkatnya eskalasi banjir di sejumlah wilayah Aceh membuat tekanan terhadap pemerintah pusat semakin kuat. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Muslim Ayub, mendesak pemerintah untuk tidak lagi menunda penetapan Status Bencana Nasional, mengingat dampak bencana sudah berada di luar kapasitas penanganan pemerintah daerah.

“Pemerintah harus SEGERA menetapkan Status Bencana Nasional dan mengerahkan seluruh kekuatan negara tanpa pengecualian. Tidak boleh ada penundaan, karena setiap menit berarti nyawa dan keselamatan rakyat,” tegas Muslim dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/11/2025).

Menurut laporan lapangan yang diterimanya, beberapa titik akses jalan terputus total sehingga distribusi logistik terhambat. Pasokan medis belum merata, sementara jaringan listrik dan komunikasi masih belum pulih di sejumlah daerah terdampak banjir.

Ketua PDI Perjuangan Aceh Utara Desak Penetapan Status Bencana Nasional

Muslim menegaskan bahwa penanganan saat ini tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi sektoral. Dibutuhkan intervensi berskala nasional yang terpusat agar mobilisasi bantuan, evakuasi, dan penanganan darurat berjalan masif dan serentak.

“Skala bencana ini menuntut komando nasional. Tanpa payung kebijakan nasional, evakuasi bisa melambat dan distribusi bantuan tidak akan optimal,” ujarnya.

Tuanku Muhammad Desak PUPR Petakan Drainase Banda Aceh Saat Banjir Terjadi

Ia meminta pemerintah memprioritaskan percepatan pemulihan infrastruktur vital seperti listrik, komunikasi, transportasi, dan layanan kesehatan yang sangat mempengaruhi keselamatan publik.

“Aceh membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar koordinasi di atas kertas,” tambah Muslim.

Dirut Bank Aceh Fadhil Ilyas Salurkan Bantuan Cepat untuk Korban Banjir Aceh Timur

Sebelumnya, sejumlah pihak di tingkat daerah juga telah mengusulkan penetapan status bencana nasional. Banjir yang meluas telah mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan memaksa perpindahan warga dalam jumlah besar. Pemerintah pusat hingga kini masih melakukan asesmen tingkat kerusakan sebelum mengambil keputusan terkait status bencana.

Editor: Ramli

Penulis: Rifqi Aceh