Laporan Dugaan Penipuan Resmi Dicabut, Travel Safa Marwah Berpeluang Pulihkan Nama

MAROS, MATANUSANTARA — Babak baru polemik pengembalian dana Haji Plus senilai Rp250 juta yang menyeret PT Safa Marwah Tour and Travel di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mulai menemui titik terang. Setelah sebelumnya dilaporkan ke Polres Maros atas dugaan penipuan dan penelantaran jemaah, laporan tersebut kini resmi dicabut menyusul kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Kesepakatan itu dicapai melalui proses mediasi di Kantor Kepolisian Resor (Polres) Maros, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut mempertemukan pihak PT Safa Marwah dengan dua calon jemaah, Suriani dan Sukina Dg. Siang, yang didampingi kuasa hukum Muh. Syahban Munawir, akrab disapa Awie.

Pencabutan laporan kepolisian menjadi perkembangan penting setelah polemik yang berlangsung cukup panjang tersebut sebelumnya bergulir ke ranah hukum.

Kuasa hukum korban, Awie, mengatakan keputusan mencabut laporan diambil setelah pihak perusahaan kembali membuka komunikasi dan menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan.

“Pada siang hari ini, kami selaku kuasa hukum korban yang turut hadir dalam proses mediasi secara resmi melakukan pencabutan laporan polisi atas dugaan penipuan dan penelantaran jemaah Haji. Persoalan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan melalui kesepakatan kedua belah pihak,” ujar Awie.

Menurutnya, komunikasi antara pihak perusahaan dan korban kembali terjalin setelah laporan kepolisian diajukan pada 5 November 2026.

Pihak travel kemudian menghubungi korban untuk membicarakan penyelesaian persoalan yang sebelumnya tidak menemukan kepastian.

“Setelah laporan kepolisian kami ajukan pada minggu kemarin, pihak Travel Safa Marwah selaku terlapor menghubungi korban untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Kedua belah pihak akhirnya menyepakati agar persoalan tersebut diselesaikan melalui mediasi di Kantor Polres Maros pada hari ini,” jelasnya.

Awie menilai kesepakatan damai tersebut menjadi perkembangan positif bagi seluruh pihak. Ia berharap penyelesaian itu dapat mengakhiri polemik sekaligus membuka kesempatan bagi PT Safa Marwah untuk memperbaiki reputasi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Namun, menurutnya, perkembangan terbaru tersebut harus disampaikan secara proporsional agar perusahaan tidak terus-menerus dibebani stigma dari persoalan yang telah menemukan jalan penyelesaian.

“Perlu dipahami bahwa sebuah persoalan yang telah diselesaikan melalui kesepakatan para pihak tidak sepatutnya terus-menerus dijadikan dasar untuk membangun stigma negatif terhadap perusahaan. Terlebih, pencabutan laporan setelah tercapainya kesepakatan merupakan perkembangan penting yang perlu diketahui secara utuh oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pemulihan reputasi perusahaan perlu mendapatkan ruang yang adil di tengah masyarakat. Pemberitaan mengenai laporan awal, menurutnya, juga harus diikuti informasi mengenai perkembangan penyelesaian persoalan.

“Kami memandang bahwa pemulihan kepercayaan publik merupakan bagian penting setelah persoalan ini diselesaikan. Reputasi sebuah perusahaan tidak semestinya terus dibebani oleh polemik yang telah menemukan jalan penyelesaian,” tuturnya.

Di balik kesepakatan damai tersebut, terdapat satu persoalan yang masih menjadi perhatian, yakni pengembalian sisa dana calon jemaah senilai sekitar Rp250 juta.

Dalam proses mediasi, berdasarkan penjelasan Awie, pihak PT Safa Marwah menyampaikan bahwa pengembalian dana korban akan dilakukan setelah PT Chaerunnisa Madinah Almakka (CMA), selaku pihak ketiga penerima dana, mengembalikan uang yang sebelumnya telah disetorkan oleh PT Safa Marwah.

“Terkait pengembalian dana korban, PT Safa Marwah menyampaikan bahwa dana akan dikembalikan secepat mungkin setelah PT Chaerunnisa Madinah Almakka (CMA) selaku penerima dana Haji jemaah mengembalikan dana tersebut kepada PT Safa Marwah,” papar Awie.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa realisasi pengembalian dana kepada korban masih berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pihak ketiga terhadap PT Safa Marwah.

Dengan demikian, pencabutan laporan kepolisian dan kesepakatan damai tidak serta-merta berarti seluruh sisa dana korban telah dikembalikan.

Kepastian mengenai waktu pengembalian serta realisasi komitmen tersebut masih menjadi bagian penting yang perlu dituntaskan.

Awie berharap pihak perusahaan dapat segera merealisasikan komitmen yang telah disampaikan dalam mediasi sehingga kedua korban memperoleh kepastian atas hak finansial mereka.

Sebelumnya, persoalan PT Safa Marwah Tour and Travel mencuat setelah dua calon jemaah, Suriani dan Sukina Dg. Siang, melaporkan pihak travel ke Polres Maros pada Kamis (5/11/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan penelantaran jemaah setelah rencana keberangkatan Haji Plus yang dijanjikan pada 2025 dan 2026 tidak terealisasi.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban sebelumnya, persoalan bermula pada 2024 ketika para korban bersama keluarga mendaftarkan diri melalui program Haji Plus dengan biaya sekitar Rp190 juta per jemaah.

Menjelang keberangkatan, calon jemaah disebut kembali diminta membayar tambahan biaya sekitar Rp60 juta per orang. Dengan demikian, total dana yang disetorkan mencapai sekitar Rp250 juta per jemaah.

Namun, rencana keberangkatan pertama tidak terlaksana. Para korban juga mempersoalkan dokumen visa yang disebut merupakan visa kerja, bukan visa haji sebagaimana program yang sebelumnya dijanjikan.

Akibat persoalan tersebut, rombongan calon jemaah gagal melanjutkan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Pada 2025, pihak travel disebut kembali menjanjikan keberangkatan pada musim haji 2026 dengan komitmen penggunaan visa haji. Akan tetapi, rencana keberangkatan kedua tersebut juga tidak terealisasi.

Para korban kemudian menggelar pertemuan lanjutan pada Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat membatalkan rencana keberangkatan dan meminta seluruh dana yang telah disetorkan dikembalikan.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertulis bermeterai dengan tenggat pengembalian paling lambat 30 Oktober 2026.

Namun, hingga melewati batas waktu tersebut, sisa dana sekitar Rp250 juta belum dikembalikan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong kedua korban menempuh jalur hukum.

Kuasa hukum korban sebelumnya menyebut total dana yang disetorkan kedua korban mencapai sekitar Rp490 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp240 juta telah dikembalikan sehingga masih tersisa sekitar Rp250 juta.

Setelah laporan resmi diajukan pada 5 November 2026, komunikasi antara kedua belah pihak kembali terjalin hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan damai pada 9 November 2026.

Pencabutan laporan kepolisian menjadi momentum baru bagi PT Safa Marwah Tour and Travel untuk memperbaiki citra perusahaan di tengah masyarakat Kabupaten Maros.

Namun, pemulihan kepercayaan calon jemaah Haji dan Umrah tidak cukup hanya dengan berakhirnya polemik pelaporan. Transparansi pengelolaan dana, kepastian pengembalian hak jemaah, legalitas penyelenggaraan, serta peningkatan kualitas pelayanan tetap menjadi faktor penting.

Awie berharap penyelesaian tersebut benar-benar menjadi akhir dari polemik yang sebelumnya berkembang di tengah masyarakat.

“Jangan biarkan polemik yang telah berakhir terus hidup sebagai stigma. Ketika persoalan telah diselesaikan dan laporan telah dicabut, maka informasi mengenai penyelesaian tersebut juga harus mendapatkan ruang yang proporsional. PT Safa Marwah berhak mendapatkan kesempatan untuk memulihkan nama baiknya,” tegasnya.

Kini, perhatian publik tertuju pada realisasi pengembalian sisa dana Rp250 juta yang masih menunggu pengembalian dari PT Chaerunnisa Madinah Almakka.

Kesepakatan damai telah dicapai, laporan kepolisian telah dicabut, dan peluang pemulihan reputasi perusahaan terbuka. Namun, komitmen pengembalian dana tetap menjadi tolok ukur penting untuk membuktikan kesungguhan penyelesaian persoalan tersebut.

Hak jawab dan ruang klarifikasi bagi PT Safa Marwah Tour and Travel maupun PT Chaerunnisa Madinah Almakka tetap terbuka demi menjaga keberimbangan pemberitaan dan asas praduga tak bersalah.(***)