MAKASSAR, MATANUSANTARA — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ekonomi Unismuh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (26/8/2025). Dengan mengusung isu besar “Rakyat Menjerit, DPR Bukan Lagi Solusi”, massa aksi melancarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat hingga daerah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Aksi dimulai sejak pukul 15.00 WITA dengan titik kumpul di pintu gerbang kampus Unismuh. Salah satu sorotan utama mereka adalah rencana kenaikan tunjangan anggota DPR sebesar Rp3 juta per hari.
“Isu kenaikan tunjangan anggota DPR sebesar Rp3 juta per hari menjadi kontroversi dan banyak mendapat penolakan dari masyarakat umum. Kebijakan ini tidak relevan di tengah kondisi rakyat yang masih banyak mengalami kesulitan ekonomi, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok dan pajak,” tegas Awal Syam, Ketua BEM FEB Unismuh sekaligus jenderal lapangan saat diwawancarai wartawan Matanusantara.co.id, Selasa (26/08/2025)
Selain menolak kenaikan tunjangan DPR, massa aksi juga menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut mereka, sejumlah pasal dalam RKUHP justru berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan melemahkan demokrasi.
Dalam orasinya, Muhammad Ilham menyatakan bahwa pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP dapat merugikan suara kritis masyarakat. “Kami menolak keras pasal-pasal yang bisa membungkam kebebasan berpendapat, ini jelas ancaman bagi demokrasi,” ujarnya.
Para demonstran sempat diterima di ruang Aspirasi DPRD Sulsel untuk menyampaikan tuntutan mereka. Namun, mereka menilai sikap DPRD tidak cukup meyakinkan dalam memberikan solusi. Meski begitu, pihak DPRD berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI.
Massa aksi menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa bukan sekadar simbol, melainkan wujud konsistensi dalam mengawal kebijakan publik yang adil. Mereka berharap suara mahasiswa Unismuh dapat menggugah kesadaran para wakil rakyat di Senayan agar kembali kepada khittah perjuangan sebagai legislatif yang benar-benar membela kepentingan rakyat.
Editor: Ramli
