JAKARTA, MATANUSANTARA — Kenaikan harga beras di dalam negeri kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja antara Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Komisi IV DPR RI. Amran menilai kenaikan yang terjadi masih dalam batas wajar jika dibandingkan dengan negara lain.
“Sekarang ini baru naik sedikit saja ribut. Jepang sudah Rp100 ribu per kg harga beras hari ini,” ujar Amran saat rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Rusdi Masse ‘Disebut’ Oleh Eks Mentan Didalam Persidangan, GAM Tantang KPK Periksa
Namun, pernyataan itu langsung dikritik Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto. Menurutnya, perbandingan dengan Jepang tidak tepat karena kondisi ekonomi masyarakat kedua negara berbeda jauh.
“Enggak bisa dibandingkan dengan Jepang. Pendapatan per kapita kita juga sudah lain, Pak,” tegas Titiek.
Beras Premium Ternyata Banyak Patah, Harga Dinilai Tak Wajar
Data resmi SP2KP Kementerian Perdagangan mencatat, harga beras dalam negeri memang menunjukkan tren naik selama sebulan terakhir (21 Juli–21 Agustus 2025).
Beras medium naik 0,67% atau Rp100, dari Rp15.000 menjadi Rp15.100 per kg. Sementara itu, beras premium naik 0,60% atau Rp100, dari Rp16.700 menjadi Rp16.800 per kg.
Warning !!! Satgas Pangan Polri Usut Dugaan Beras Oplosan, 10 Perusahaan Besar Diperiksa
Menariknya, harga beras di Jepang justru berlawanan arah. Setelah sempat menyentuh 5.000 yen atau sekitar Rp500 ribu per kg pada Mei 2025, harga turun ke 3.920 yen atau sekitar Rp400 ribu per kg per 15 Juni 2025. Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan harga beras di Indonesia berlangsung dalam konteks berbeda dengan kondisi di Jepang.
Untuk menekan gejolak pasar, pemerintah menyiapkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,3 juta ton sepanjang Juli–Desember 2025.
Petani Menjerit, PAPERA Unras Didepan Kantor PT. Pupuk Indonesia Makassar
Penyaluran dilakukan melalui Perum Bulog dengan tujuh jalur distribusi, mulai dari pasar rakyat, koperasi, outlet binaan pemerintah daerah, program Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga jaringan ritel modern.
Kebijakan distribusi beras SPHP ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan pokok dan mencegah harga terus bergerak naik di tingkat konsumen.
Editor: Ramli
