MAKASSAR, MATANUSANTARA –Drs. Syaharuddin, terdakwa kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pengelolaan bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Luwu TAHUN 2018-2020 perkara dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.
Kesempatan tersebut diberikan pada saat disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada hari Rabu 27 Maret 2024 dalam agenda sidang putusan perkara.
Informasi tersebut dijelaskan oleh Kasi Intelijen Kejari Luwu bahwa agenda persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Drs. Syaharuddin sekaitan perkara Tipikor Pengelolaan Bantuan Hibah Instalasi Air Bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Luwu Tahun 2018 2020
“bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan SR/MBR dengan memanipulasi RAB sehingga terjadi perbedaan pemintaan material dari yang sudah ditetapkan selain itu Terdakwa juga tidak memberikan upah yang sesuai kepada pekerja sehingga terjadi perbedaan pencairan dengan upah pekerja yang dibayarkan” ujar Andi Ardiaman, S.H ke awak media melalui keterangan tertulis, pada hari Kamis (28/03/2024)
JPU Hadirkan 3 Saksi Dalam Sidang Meizarani, Terdakwa Kasus Korupsi Bulog Parepare
Akibat perbuatan Terdakwa Drs. Syaharuddin, kata Ardiaman, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam program tersebut, sebesar Rp. 847.460.410,- bersumber dari Dana Hibah Pemerintsh Daerah (Pemda) Luwu berdasarkan perhitungan ahli BPK RI.
Sesuai Tuntutan JPU kepada terdakwa, Ardiman menjelaskan bahwa terdakwa terbukti melanggar dakwaan Primer yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs. Syaharuddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan, Uang Pengganti sebesar Rp. 847.460.410,- Subsidair 6 (enam) bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,
More Read
Fakta Sidang Korupsi Pembebasan Lahan Industri Sampah, Saksi Sebut Ada Pemotongan 50%
Setelah JPU membacakan tuntutan Pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim PN Tipikor pada Pengadilan Negeri kelas 1A Makassar memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan pada persidangan selanjutnya dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024,
Setelah itu agenda sidang berlanjut Replik dari Penuntut Umum menanggapi pembelaan dari penasihat hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024.
“Menanggapi Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024” jelasnya
Jaksa Cium Aroma Korupsi Puluhan Miliar di KONI Makassar, Gimana Pengusutannya?
Bahwa sidang tipikor PDAM dengan agenda putusan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Makassar telah dilakukan pembacaan putusan terhadap perkara Tipikor Pengelolaan Bantuan Hibah Instalasi Air Bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020 dengan atas nama Terdakwa Drs. Syaharuddin (mantan direktur PDAM Tirta Darma Kabupaten Luwu).
Didalam Sidang yang dilaksanakan turut dihadiri oleh Penuntut Umum pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Luwu, yakni Ahmad Nurhuda Trisulo SA, S.H., dan Budi Utomo, S.H., Majelis Hakim, Panitera Pengganti, terdakwa Drs. Syaharuddin beserta penasihat hukumnya.
Penuntut Umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Diketahui Majelis Hakim yang mengadili terdakwa yakni, terdiri dari Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Johnicol Richard Frans, S.H. dan Nicolas Torano, S.H., M.Sc., sebagai Hakim Anggota, serta Jihan Hasmin, S.E., sebagai Panitera Pengganti
Jaksa Cium Aroma Korupsi Puluhan Miliar di KONI Makassar, Gimana Pengusutannya?
Berdasarkan amar Putusan Nomor: 143/Pid. Sus. Tpk/2023/Pn.Mks tanggal 27 Maret 2024 memutuskan antara lain sebagai berikut,
1. Menyatakan terdakwa Drs. Syaharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 7 Tahun Penjara dan pidana denda sejumlah Rp. 400.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar udang pengganti sebesar Rp. 847.460.416,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan
4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
6. menyatakan Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 103 dikembalikan kepda Peusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kabupaten Luwu
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-.
Jaksa Tetapkan Kabag Umum Sekda Pangkep dan SF Jadi Tersangka Korupsi CCTV
Setelah Majelis Hakim membacakan putusan kepada terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim PN Tipikor pada Pengadilan Negeri kelas 1A Makassar memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan penasehat Hukum untuk menyatakan sikap atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding.
Atas sikap penasihat hukum yang menyatakan banding, Penuntut Umum juga menyatakan banding
