Analisis Mencuat Usai Pemerintah Pastikan 2026 Tanpa Rekrutmen CPNS dan Kenaikan Gaji

JAKARTA, MATANUSANTARA — Pemerintah memastikan tidak akan membuka rekrutmen baru aparatur sipil negara (ASN), termasuk calon pegawai negeri sipil (CPNS), maupun menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, keterbatasan ruang fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 membuat pemerintah memprioritaskan pembiayaan untuk program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk gaji (kenaikan gaji PNS 2026), kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Sabtu (17/8/2025).

Menurutnya, sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat (SR) membutuhkan anggaran jumbo.

“MBG saja naik Rp 330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” jelasnya.

Untuk menutup kebutuhan tersebut, pemerintah melakukan efisiensi, salah satunya dengan tidak membuka rekrutmen CPNS dalam waktu dekat.

“Ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu kita belum melakukan eksersis terutama untuk recruitment,” kata Sri Mulyani.

Postur RAPBN 2026

• Defisit: Rp 636,8 triliun (2,48% PDB)
• Belanja negara: Rp 3.786,5 triliun (naik 7,3% dari outlook 2025)
• Belanja pemerintah pusat: Rp 3.136,5 triliun (naik 17,8%)
• Transfer ke daerah: Rp 650 triliun (turun 24,8%)
• Pendapatan negara: Rp 3.147,7 triliun (naik 9,8%)
• Pajak: Rp 2.357,7 triliun (naik 13,5%)
• Kepabeanan dan cukai: Rp 33,43 triliun (naik 7,7%)
• PNBP: Rp 455 triliun (turun 4,7%)

Sri Mulyani menekankan, meski transfer ke daerah turun, kebijakan itu diarahkan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah serta menyesuaikan dengan strategi fiskal nasional.

Analisis Redaksi: Dampak Sosial-Ekonomi RAPBN 2026

Keputusan pemerintah untuk tidak membuka rekrutmen CPNS dan menunda kenaikan gaji PNS pada 2026 berpotensi menimbulkan sejumlah konsekuensi sosial-ekonomi.

1. Lapangan Kerja Muda Terbatas

Tanpa rekrutmen CPNS, peluang kerja di sektor formal berkurang. Hal ini berisiko meningkatkan angka pengangguran terdidik di kalangan lulusan perguruan tinggi.

2. Motivasi ASN Terancam Melemah

Penundaan kenaikan gaji dapat menurunkan motivasi aparatur sipil negara. Tanpa insentif lain, beban kerja tinggi berpotensi tidak sebanding dengan kesejahteraan.

3. Ketimpangan Pusat-Daerah

Pemangkasan transfer ke daerah 24,8% bisa memperlebar kesenjangan pembangunan, sebab banyak daerah masih sangat bergantung pada dana pusat untuk layanan publik.

4. Fokus Program Populis

Alokasi besar untuk program seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat mencerminkan orientasi populis. Namun, bila tidak diimbangi dengan penguatan aparatur dan kelembagaan, pembangunan berisiko tidak berkelanjutan.

5. Tantangan Fiskal Jangka Panjang

Defisit 2,48% PDB masih aman, tetapi pembengkakan belanja tanpa penerimaan stabil dapat menimbulkan beban fiskal di masa depan.

Catatan Penutup

Kebijakan fiskal 2026 memperlihatkan fokus besar pemerintah pada program prioritas Presiden Prabowo, namun dengan mengorbankan rekrutmen ASN dan kenaikan gaji PNS.

Langkah ini memang realistis secara fiskal, tetapi dampaknya perlu diantisipasi: pengangguran terdidik meningkat, kinerja ASN tertekan, dan ketimpangan fiskal pusat-daerah melebar.

Editor: Ramli