Luhut Akui Proyek Kereta Cepat Bermasalah, Tegaskan Tak Gunakan APBN

JAKARTA, MATANUSANTARA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya buka suara terkait polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kembali menjadi sorotan publik. Dalam diskusi ekonomi di JS Luwansa, Jakarta, Jumat (17/10/2025),

Luhut secara terbuka mengakui bahwa proyek prestisius tersebut memang telah bermasalah sejak awal pengerjaan.

Tangis Ibu Rumah Tangga di Bulukumba Pecah Usai Ketahuan Bawa Sabu, Akui Terdesak Ekonomi

“Sedari awal mengerjakan itu saya terima sudah busuk gitu barang. Kemudian kami coba perbaiki, kami audit. Kami berunding dengan China dan China mau melakukan,” ujar Luhut.

Luhut menegaskan, keterlibatannya dalam proyek ini sejak masa awal membuat dirinya merasa perlu meluruskan persepsi publik. Ia meminta pihak-pihak yang tidak memahami duduk persoalan untuk tidak berkomentar sembarangan tanpa data yang akurat.

Prabowo Lantik 10 Duta Besar Baru RI, Dorong Diplomasi Ekonomi Global

“Jadi kalau saran saya, kalau kita enggak mengerti datanya, enggak usah komentar dulu. Cari datanya baru berkomentar. Baru enak,” ucapnya.

Restrukturisasi, Bukan APBN: Luhut Pastikan Solusi Tanpa Bebani Negara

Lima Sektor Andalan Dorong Ekonomi Lombok Tengah Tahun 2024

Luhut menyoroti munculnya wacana pembayaran utang proyek Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, hal itu tidak perlu dibesar-besarkan karena yang dibutuhkan hanya penataan ulang mekanisme utang, bukan penyuntikan dana negara.

“Kita ribut soal Whoosh. Masalahnya apa sih? Itu kan tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Enggak ada yang minta APBN. Restructuring saja,” tegasnya.

Data Lengkap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kuartal II 2025 di Indonesia

Pernyataan Luhut ini menegaskan bahwa penyelesaian utang proyek yang melibatkan China Development Bank (CDB) akan difokuskan pada restrukturisasi pembiayaan, bukan penambahan beban fiskal negara.

Langkah ini sejalan dengan prinsip good governance dan upaya menjaga rasio utang pemerintah agar tetap sehat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan pengelolaan utang harus dilakukan secara hati-hati dan efisien.

NTB Terpuruk, Ekonomi Minus 0,82 Persen di Kuartal II 2025

Sementara itu, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, untuk mencari jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan kewajiban kepada pihak CDB.

“Masalah Whoosh saya sudah sampaikan ke semua menteri, kemarin ke Pak Purbaya juga. Bahwa kami sedang mengevaluasi penyelesaian ini secara menyeluruh. Tentu dalam evaluasi ini kami memberikan opsi satu, dua, dan tiga,” ujar Rosan.

Ekonomi Bali Bangkit, Pertumbuhan 5,95 Persen Dorong Sektor Pariwisata

Meski belum merinci isi opsi tersebut, Rosan memastikan proses evaluasi berjalan komprehensif dan segera difinalisasi.

“Begitu nanti evaluasi sudah selesai, akan kami finalisasi segera. Baru kami bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik,” tambahnya.

Sulawesi Tengah Jadi Bintang Baru, Pertumbuhan Ekonomi 7,14 Persen

Pernyataan ini menegaskan bahwa penyelesaian utang Whoosh masih dalam jalur koordinasi lintas kementerian dan korporasi, dengan pendekatan restrukturisasi sebagai prioritas utama.

Purbaya Pastikan Dana Cukup Tanpa APBN, Dividen BUMN Capai Rp90 Triliun

Lapas Narkotika Sungguminasa Bekali WBP Keterampilan Hidroponik Bernilai Ekonomis

Dari sisi keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Danantara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang proyek tanpa harus menggunakan dana APBN.

“Itu cukup untuk menutup yang Rp2 triliun bayar tahunan kereta cepat. Saya yakin uangnya setiap tahun banyak di situ,” ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta.

Ekonomi 2025: Target Tumbuh 8 Persen, Agus Salim Beri Jurus di Acara Sulsel Talk

Menurut Purbaya, dividen BUMN yang dikelola Danantara mencapai sekitar Rp90 triliun, dengan cicilan utang proyek Whoosh hanya Rp2 triliun per tahun.

Artinya, penyelesaian utang masih dapat ditangani secara internal tanpa membebani keuangan negara.

Pemuda Diajak Jadikan Perbedaan Sebagai Kekuatan dalam Demokrasi Pancasila

Audit, Transparansi, dan Diplomasi Finansial dengan Tiongkok

Pernyataan Luhut ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia tengah mengedepankan jalur diplomasi finansial dengan pihak China Development Bank untuk memastikan kelanjutan proyek tanpa membuka pintu baru bagi utang negara.

Siap-Siap! Purbaya Beri Sinyal Keras Bagi Mafia Penyelundup, Masyarakat Diajak Bergabung

Langkah audit dan negosiasi yang disebutkan Luhut menunjukkan arah kebijakan yang lebih berhati-hati dan berbasis data, sekaligus menjawab kritik publik tentang transparansi dan tata kelola proyek strategis nasional.

Di tengah sorotan publik, proyek Whoosh kembali menjadi ujian bagi manajemen proyek infrastruktur besar di Indonesia — antara idealisme pembangunan dan realitas keuangan yang harus tetap terukur.

Editor: Ramli