Menanggapi Bencana Sumatera, Dewan Pers Desak Audit Kerusakan Lingkungan

JAKARTA, MATANUSANTARA — Dewan Pers akhirnya angkat suara terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor yang merenggut ratusan jiwa di berbagai wilayah Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat Sumbar). Rabu 03 Desember 2025.

Dalam pernyataan resminya, Dewan Pers tidak hanya menyampaikan belasungkawa, tetapi juga mendesak negara melakukan audit menyeluruh terhadap kerusakan lingkungan yang diduga menjadi pemicu bencana.

Anggota Dewan Desak PLN Beri Kebijakan Korban Bencana Aceh, Dua Permintaan Difokuskan

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa tragedi ini memerlukan perhatian serius dan langkah konkret dari pemerintah.

“Dewan Pers menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa yang besar dan situasi penanganan yang memerlukan dukungan semua pihak.” ujarnya dengan tegas melalui video yang diunggah diakun instagran resmi Dewan Pers, Rabu (03/12).

Update Terbaru BNPB 3 Desember 2025 Bencana Alam di Tiga Provinis: Aceh, Sumut, dan Sumbar

Ia menyoroti bahwa kerusakan hutan dan lingkungan di Sumatra tidak boleh lagi dianggap sepele. Menurutnya, negara wajib mengungkap akar persoalan serta memastikan adanya pertanggungjawaban publik.

“Terjadinya musibah yang patut dicermati terkait kerusakan lingkungan dan hutan di wilayah Sumatera, maka Dewan Pers mendesak agar dilakukan audit terhadap semua yang berkaitan dengan kerusakan yang ada dan perlunya pertanggungjawaban terhadap publik,” tegas Komaruddin.

Komaruddin juga meminta seluruh insan pers terutama jurnalis di wilayah Sumatra untuk menjalankan tugas dengan profesional dan kritis dalam mengungkap fakta serta pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

Dewan Pers Ingatkan Jurnalis Soal Etika Penggunaan AI Dalam Karya Pers

“Dewan Pers meminta masyarakat pers bekerja profesional dan kritis terhadap berbagai fakta dan pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, demi menjamin keselamatan publik dan alam yang ada.” pintahnya.

Ia menutup pernyataan dengan mengingatkan kembali fungsi utama pers sebagai kontrol sosial yang bertanggung jawab pada kepentingan masyarakat.

“Sebagai bagian dari tanggung jawab, hakikat tugas pers adalah mengabdi kepada kepentingan masyarakat.” Komaruddin menandaskan.

Sebelumnya update terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis pembaruan data resmi penanganan darurat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Babak Baru! Dewan Pers Resmi Ambil Alih Sengketa Tempo vs Mentan Amran

Data per 3 Desember 2025 menunjukkan tingkat dampak bencana semakin meluas dengan korban jiwa mencapai ratusan dan jutaan warga terdampak.

Berdasarkan dashboard gis.bnpb.go.id, tercatat:

• Meninggal dunia: 753 jiwa
• Hilang: 650 jiwa
• Luka-luka: 2.600 jiwa
• Total terdampak: 3,3 juta jiwa
• Kabupaten/kota terdampak: 50 wilayah
• Kerusakan Rumah dan Fasilitas Umum Meluas

Data BNPB memperlihatkan kerusakan berat terhadap permukiman:

• 3.600 rumah rusak berat
• 2.100 rumah rusak sedang
• 3.700 rumah rusak ringan

Selain itu, infrastruktur publik juga mengalami kerusakan signifikan:

• Jembatan rusak: 39,34%
• Fasilitas pendidikan: 42,5%
• Fasilitas ibadah: 16,97%
• Fasilitas kesehatan: 1,18%

Gelombang Pengungsian Terus Meningkat

Laporan perkembangan jumlah pengungsi dari BNPB menunjukkan peningkatan tajam sejak 28 November hingga 2 Desember 2025.

Total pengungsi per provinsi:

• Aceh: 1,5 juta jiwa
• Sumatera Utara: 538.800 jiwa
• Sumatera Barat: 106.200 jiwa

Ruangan–ruangan pengungsian, sekolah, hingga balai desa kini penuh oleh warga yang harus meninggalkan rumah akibat banjir besar dan longsor yang meluas. (RML)